Follow
Pemerintah Ungkap Pentingnya Peran Data Dalam Mendukung Kebijakan Prioritas
Merdeka.com - Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengakui masih ada beberapa pokok permasalahan yang dihadapi di dalam ruang lingkup kementeriannya. Salah satunya yakni belum tersedianya data referensi yang valid dan akurat yang mendukung program kebijakan prioritas nasional.
"Beberapa minggu ini (kita) sedang menyelesaikan masalah penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH). Minggu yang lalu kita mengundang beberapa gubernur untuk menyelesaikan berbagai permasalahan PPTKH, ada tumpang tindih di sana, ada perbedaan dan sebagiannya," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/3).
Kemudian, persoalan lainnya yakni mengenai sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS). Di mana saat ini, belum ada Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menyeluruh dari masing-masing daerah untuk hal ini.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Kemenko Perekonomian dengan Mendag Singapura? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang memimpin delegasi Kemenko Perekonomian? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong memimpin delegasi masing-masing negara dan membahas beberapa poin penting.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
"Dari 514 pemerintah kabupaten atau kota, itu hanya 50-an yang punya RDTR, itu pun yang punya digital map baru 10 sampai 14 daerah. Jadi masih agak jauh," katanya.
Susiwijono menjelaskan beberapa persoalan itu terjadi lantaran karena tidak adanya data yang mendukung, sehingga menyebabkan tumpang tindih. Oleh karenanya, dia memandang perlu adanya dukungan data dari kementerian atau lembaga terkait dalam hal ini.
Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam pemanfaatan sains teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung kebijakan prioritas nasional.
Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin, di Kemenko Perekonomian, Jakarta.
"Oleh karena itu, hal-hal yang seperti itu yang kita butuh dukungan dari temen-temen di LAPAN supaya berbagai program kebijakan nasional kita, terutama kebijakan prioritas itu bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menuju Indonesia emas tidak hanya bersumber dari data BPS.
Baca Selengkapnya
Mendagri menjelaskan bahwa statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan.
Baca Selengkapnya
ndonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan mendata UMKM untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang tepat sasaran dan efektif.
Baca Selengkapnya
Jokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.
Baca Selengkapnya
Kritik Pedas Anggota DPR ke BSSN soal Indonesia Tak Punya Cadangan Data di PDNS usai Diretas
Baca Selengkapnya
Muhadjir Effendy mengatakan, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Gus Ipul sebagai Mensos.
Baca Selengkapnya
BPS ungkap berbagai tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Baca Selengkapnya
Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Perlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah
Baca Selengkapnya
Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca Selengkapnya