Follow
Pemerintahan Jokowi-JK cari utang asing dengan bunga rendah
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK masih mengandalkan utang asing untuk membiayai belanja negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah memanfaatkan dana Official Development Assistance (ODA) atau bantuan asing untuk pembangunan, utamanya di sektor infrastruktur.
"Intinya supaya program pemerintah prioritas itu terjamin dan bisa terlaksana seperti yang diinginkan, terutama proyek infrastruktur," kata Sofyan di kantor wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/3).
Menteri BUMN era SBY ini menuturkan, pemerintah masih memilah program prioritas yang akan didanai dengan utang asing. Pemerintah juga mempertimbangkan pinjaman yang memiliki suku bunga paling murah.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Siapa yang berkomitmen untuk pendanaan? Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.
-
Apa itu bunga pinjaman? Bunga pinjaman merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam ketika mengambil pinjaman dari lembaga keuangan.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Kenapa pembangunan jembatan ini dilakukan? Hadirnya pembangunan jembatan ini menjadi keluhan masyarakat karena kondisi sering terjadi kemacetan parah di jembatan ini.
"Bagaimana koordinasi program prioritas 2015-2019 dan financingnya terutama bagaimana kita lihat peminjaman-peminjaman apa namanya bunga-bunga yang lebih murah. Jadi alokasi pinjaman yang lebih murah dalam rangka mendukung program-program pemerintah," jelas Sofyan.
Namun, kata dia, tidak semua proyek infrastruktur didanai asing. Ada beberapa yang dibiayai dari utang dalam negeri.
"Kita mencari balance berapa yang didanai luar negeri, berapa yang akan didanai dalam rupiah, berapa dibiayai pinjaman ODA, world bank, IDB dan lain-lain," tutur Sofyan. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan kemanfaatan pembangunan jalan bebas hambatan itu banyak dirasakan oleh masyarakat.
Baca Selengkapnya
Adanya Kantor BI di Nusantara, Jokowi optimistis itu bakal turut mendongkrak kedatangan investor baru.
Baca Selengkapnya
okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca Selengkapnya
Dampak perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.
Baca Selengkapnya
Infrastruktur menjadi kunci dari penopang aktivitas ekonomi.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, optimisme swasta berperan untuk menggerakan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya
Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca Selengkapnya