Pemerintahan Jokowi-JK sadar utang bukan segalanya

Merdeka.com - Rilis terbaru Bank Indonesia (BI) memaparkan kondisi utang luar negeri Indonesia per Februari 2015 mencapai USD 298,9 miliar atau setara Rp 3.832 triliun. Komposisinya, utang publik (pemerintah dan bank sentral) USD 134,8 miliar dan utang swasta USD 164,1 miliar.

Pemerintahan Jokowi-JK tidak berniat menghentikan kebiasaan utang yang diwariskan dari pemerintah terdahulu. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, pemerintah hanya mencoba mengurangi ketergantungan terhadap utang sebagai komponen utama pembiayaan negara.

Menkeu Bambang berjanji menggenjot penerimaan negara. "Mengurangi ketergantungan utang. Walaupun utang kecil terhadap PDB. Upayakan dari penerimaan negara. Jangan utang segalanya," ujar Menkeu Bambang saat memberikan paparan di gelaran Musrenbangnas di Jakarta, Rabu (29/4).

Mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menuturkan, pemerintah harus menjaga ratio utang terhadap PDB tidak lebih dari 25 persen. Saat ini ratio utang Indonesia terhadap PDB masih di atas angka tersebut.

Jika dibandingkan dengan negara lain, masih lebih rendah. Semisal Jepang yang ratio utang saat ini disebut menembus 200 persen, Amerika Serikat dengan ratio utang 100 persen terhadap PDB, atau negara lain yang ratio utangnya bisa mencapai 70 persen terhadap PDB.

"Pelan-pelan diturunkan (utang), penerimaan ditingkatkan," ucapnya.

Selaras dengan upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah menginginkan defisit anggaran tahun depan lebih rendah dibanding tahun ini. Peran penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) masih sangat besar dan perlu dioptimalkan. "2016 defisit APBN lebih kecil dari 2015. Ke depan lebih kecil," katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan, Indonesia masih membutuhkan bantuan utang dari lembaga keuangan internasional. Luhut menuturkan, Indonesia masih membutuhkan utang dari lembaga asing. Alasannya, bunga yang ditawarkan sangat kecil dibandingkan perbankan. Pinjaman dari lembaga asing diklaim bisa menggenjot investasi hijau yang ditargetkan tumbuh 20 persen dalam 5 tahun ke depan.

"Sekarang juga kita tidak lawan Bank Dunia karena bisa saja kita kalau minjam dari World Bank untuk dana-dana infrastruktur karena bunganya murah 0,5 persen. Kita tidak against itu," kata Luhut.