Follow
Pemerintahan SBY dipastikan gagal bangun kilang minyak
Merdeka.com - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan gagal membangun kilang minyak di Tanah Air. Padahal, infrastruktur tersebut diperlukan untuk menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini masih besar.
"Jadi kalau kita tidak menambah kilang, makin berat beban APBN. Ini kan pemerintah tinggal tahun terakhir, kami akan mempersiapkannya. Pemerintah berikutnya, periode 2014-2019, bagaimana?" ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik saat ditemui di Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (10/1).
Saat ini, Pertamina masih impor BBM sekitar 300 ribu barel per hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar 1,4 juta bph. Sementara, kapasitas kilang domestik yang ada sekarang hanya sekitar 1,031 juta bph.
-
Bagaimana Pertamina mengurangi penyalahgunaan BBM? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Bagaimana Pertamina kurangi emisi kapal? Strategi kedua adalah peremajaan armada sesuai ketentuan The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Penghentian Operasi Kapal Lambung.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Pertamina tekan emisi dengan cara apa? Upaya yang dilakukan untuk pencegahan efek rumah kaca atau GHG antara lain; pemanfaatan biofuel untuk kapal-kapal PIS di mana 50% kapal yang dioperasikan sudah memanfaatkan Bio Fuel, pengoperasian kapal-kapal berteknologi dual fuel seperti Very Large Gas Carrier (VLGC) yang lebih ramah lingkungan, instalasi peralatan energy saving device di kapal-kapal, pemasangan solar panel, efisiensi operasional, serta upaya lainnya yang sesuai dan memenuhi sertifikasi Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) dan Carbon Intensity Indicator (CII).
-
Apa strategi Pertamina untuk mengurangi emisi? Pada diskusi bertema 'Ocean High Level Panel: Embodiment of Blue Economy Through a Sustainable Use of Coastal and Marine Resources to Save the Ocean Environment' di Paviliun Indonesia - COP 28, Yoki menjelaskan empat strategi dalam mengurangi emisi. Pertama, desain kapal ramah lingkungan. Saat ini PIS memiliki 19 kapal ramah lingkungan dan tiga kapal yang memenuhi standar emisi International Maritime Organization (IMO) tier tiga.
-
Mengapa Pertamina penting bagi perekonomian nasional? Hingga akhir Oktober 2023, Pertamina telah berkontribusi hingga Rp255,51 triliun, terdiri dari pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta signature bonus, sebagai langkah kepatuhan Pertamina dalam pembayaran pajak dan aspek keuangan lainnya.
Dia mengakui ada sejumlah insentif pembangunan kilang untuk PT Pertamina yang telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan Chatib Basri. Namun, dia masih enggan mengungkapkannya kepada wartawan.
"Begitu fasilitas (pajak) disetujui, pembangunan kilang langsung start. Berapa lamanya tanya Pertamina. Ada beberapa opsi insentif. Saya minta semua opsi dipercepat saja," katanya.
Sekedar mengingatkan, Pertamina pernah mengajak Saudi Aramco untuk kerja sama membangun kilang minyak di Tuban (Jatim) dan Kuwait Petroleum Company untuk kilang di Balongan (Jabar).
Namun, kerja sama itu kandas lantaran Kementerian Keuangan menolak proposal insentif fiskal yang diajukan dua investor Timur Tengah tersebut.
Selain itu, Jero Wacik dan Chatib Basri juga membicarakan insentif fiskal untuk pengembangan energi terbarukan, semacam, tenaga surya, batu bara bersih, dan panas bumi.
Menurut Jero, menkeu sepakat untuk menerapkan feed-in tariff saat PLN membeli listrik dari pembangkit listrik energi terbarukan milik swasta.
"Feed-in tariff sedang saya dorong, semua persetujuannya ada di menkeu. Kelihatannya sudah agak setuju," katanya. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah memutuskan untuk menyetop impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mendorong pengembangan migas non konvensional (MNK).
Baca Selengkapnya
Said juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.
Baca Selengkapnya
SKK Migas: Prioritas Produksi Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Baca Selengkapnya
Realisasi lifting minyak bumi di semester I-2024 tidak mencapai target karena banjir di Blok Rokan.
Baca Selengkapnya
Selain negara di Afrika, pemerintah juga menjajaki peluang impor minyak dari negara di kawasan Amerika Latin.
Baca Selengkapnya
Asap knalpot kendaraan selama ini ternyata penyumbang polusi paling tinggi di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.
Baca SelengkapnyaPemerintah dorong produksi BBM rendah sulfur untuk kurangi polusi di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menanggapi soal rencana pembatasan BBM bersubsidi dan rencana BBM baru yang ramah lingkungan.
Baca Selengkapnya
Program pendidikan, hingga kesehatan harus berbagi dengan impor BBM.
Baca Selengkapnya