Pemilik Asian Agri kritik cara pemerintah padamkan kebakaran hutan

Merdeka.com - Direktur Royal Garden Eagle (RGE) atau induk usaha Asian Agri, Anderson Tanoto angkat bicara terkait bencana kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia belakangan ini. Anderson mengkritik cara pemerintah yang hampir tiap tahun menerbangkan helikopter untuk memadamkan api. Menurutnya, lebih baik dana ini digunakan untuk membantu desa bebas api dan mencegah kebakaran.

"Jadi jangan cuma bawa helikopter untuk menurunkan air, tapi dana untuk terbangkan helikopter ini yang kira kira Rp 750 miliar diberikan ke masyarakat, atau berikan alternatif untuk membuka lahan secara mekanikal, its more effective. Ini dana malah ke perusahaan Rusia (memadamkan api), ngapain? Harusnya masuk ke Indonesia lagi," tuturnya saat berbincang dengan wartawan di Singapura, kemarin.

Menurutnya, hutan ini sengaja dibakar oleh beberapa orang yang ingin meraup keuntungan seperti menambah lahan penanaman sawit. "Menurut saya ini sengaja dibakar. Berbeda dengan negara lain seperti Australia dan lainnya itu ada petir dan mengeluarkan api. Kita ini menurut saya sengaja dibakar," ucap Anderson.

Salah satu indikasinya, tidak lama setelah hutan terbakar dan dipadamkan, beberapa lahan telah ditanami kelapa sawit. Anderson mendesak pemerintah untuk mengusut dan menangkap pihak yang terkait masalah ini.

"Orang yang tanam harus ditangkap. Biasanya orang punya alasan dibakar dan dijual. Tapi menurut saya, siapa yang tanam harus cek siapa yang bakar. Kalau dia tanam lagi harus ditangkap karena ada motif," katanya.

Anak miliuner Sukanto Tanoto ini memberi saran kepada pemerintah agar bencana kebakaran hutan tidak terjadi lagi di masa mendatang. Salah satunya dengan memberi alternatif membuka lahan bagi mereka yang punya lahan resmi.

"Memberikan alternatif bagi mereka yang punya lahan secara resmi untuk jangan bakar ketika buka lahan, misal buka lahan secara mekanikal. Kalau kita tidak berikan alternatif, ya kita tidak bisa paksa untuk tidak bakar."

Cara lain yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memberi penghargaan ke perusahaan yang bisa menjaga hutan dan tidak membakarnya. Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk membentuk desa bebas api di daerah rawan. Desa ini nantinya juga bisa diberikan penghargaan jika bisa menjaga hutan.

"Kami sendiri sudah mulai memberikan penghargaan desa bebas api di 9 desa, kalau tidak ada kejadian kebakaran di El-Nino ini kami berikan tiap desa Rp 100 juta, jumlahnya tidak besar tapi jadi insentif untuk tidak bakar. Ini kami jalankan, dan walaupun masih banyak yang bisa kita jalankan, harapan saya ini bisa solusinya dari bawah ke atas," jelasnya.