Pemilik dana di Swiss diminta lapor jika sulit pulangkan uang ke RI

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum menerima laporan terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang kesulitan membawa uangnya sebanyak Rp 150 triliun untuk ikut program Tax Amnesty. Hal ini disebabkan terbenturnya aturan Financial Action Task Force (FATF)‎.

"Saya belum terima ada laporan ada dana Rp 150 triliun dari WP yang tidak berani masuk karena masalah Swiss itu," kata Sri Mulyani saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Selasa (18/10).

Menurutnya jika ada yang menghambat masuk uang untk program Tax Amnesy silakan melapor ke pemerintah. Sri Mulyani pun rela pasang badan untuk atasi masalah tersebut.

"Saya mengatakan begini ada wp yang merasa punya dana, mau deklarasi, silahkan hubungi saya apalagi sampe Rp 150 Triliun. Sampaikan pada saya, siapa mamanya, alamatnya dimana, bank accountnya apa, proses masalah dia apa, saya akan lihat kesulitan itu," tegasnya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menyebut, Swiss menjadi negara penampung dana Warga Negara Indonesia (WNI) terbesar kedua setelah Singapura. Dana ini berasal dari para taipan tua yang berasal dari zaman orde baru.

Namun sayangnya, belum ada dana repatriasi dari negara tersebut. "Kalau saya malah menduga ini bisa lebih banyak (dari Singapura) kalau dibolehkan. Karena uang orang-orang Indonesia zaman dulu itu ya di Swiss kebanyakan," ujarnya saat ditemui di Malang, Kamis (13/10).

Dia menjelaskan, dana yang ditempatkan di Swiss biasanya memang untuk diendapkan. Berbeda dengan dana yang ditempatkan di Singapura di mana memang diperuntukkan sebagai instrumen investasi.

"Saya yakin kayak keluarga Soeharto pasti di sana (Swiss). Tommy Soeharto paling beberapa juga (dari Swiss), meski sudah dideclare," tuturnya.

Yustinus menduga belum adanya dana dari Swiss masuk ke Indonesia karena para taipan ini khawatir dicurigai oleh FATF (Financial Action Task Force).