Peminat Tax Amnesty tinggi, seskab sebut server DJP sampai eror
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut tingginya peminat Tax Amnesty atau pengampunan pajak membuat server program tersebut eror. Hal ini diungkapkan saat dirinya ditanya mengenai realisasi dana tebusan Tax Amnesty.
"Saking banyaknya yang membayar hari ini, yang mendeclare hari ini, pajaknya itu sampe servernya itu hang. Jadi kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi (siang sampai sore) hari ini," jelasnya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (30/9).
Pramono menambahkan, dari pantauan yang dilakukannya pagi tadi, dana tebusan Tax Amnesty sudah mencapai Rp 95,6 triliun. "Tadi pagi sudah Rp 95,6 triliun tebusannya," ungkap Pramono.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
Meski server di Dirjen Pajak mengalami gangguan, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP ini meyakini penerimaan dana tebusan Tax Amnesty hari ini menembus angka Rp 100 triliun.
"Untuk deklarasi, repatriasi dan sebagainya angka yang terpakai Rp 3.300 karena ini memang hang, mudah-mudahan bisa melewati lebih dari Rp 3.500 triliun," terang Pramono.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital seperti fintech, kripto, dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca SelengkapnyaAngka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.
Baca SelengkapnyaKemenkeu menyebut ada salah satu perusahaan yang melakukan transaksi jual dan beli lelang ilegal.
Baca SelengkapnyaKirim ke Bareskrim dan KPU, Begini Hasil Investigasi BSSN soal Kebocoran Data Pemilih
Baca SelengkapnyaPenyerang server PDN meminta uang tebusan senilai USD8 miliar.
Baca SelengkapnyaDPRD meminta Pemprov DKI memberi pendampingan agar permasalahan pinjol dapat selesai di masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie memastikan keamanan data masyarakat.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.
Baca SelengkapnyaMenkominfo mengungkapkan, serangan siber server PDNS terdapat dua kemungkinan pelaku.
Baca Selengkapnya"(Penyebab kebocoran) Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil dirjen pajak hari Jumat," kata Menko Hadi
Baca Selengkapnya