Pemindahan Ibu Kota Dinilai Bakal Menambah Beban APBN

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara akan membebani postur Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN), lantaran anggaran yang diusulkan dinilai cukup tinggi.

"Anggaran pemerintah dari APBN cukup berat. Total biaya yang disampaikan Bappenas Rp 466 triliun," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jumat (10/5).

Dia mengatakan dari total Rp 466 triliun tersebut belum dihitung dari pembengkakan yang terjadi akibat spekulasi tanah. Sehingga, dana yang dikeluarkan pun diperkirakan masih akan terus bertambah.

Orang lain juga bertanya?

"Biaya pembebasan lahan mahal karena ulah spekulan tanah. Konsekuensi dari mahalnya biaya itu akan menambah defisit APBN dan utang pemerintah. Jadi tidak feasible secara ekonomi. Biaya lain misalnya force majeure karena krisis harus dimasukkan," jelasnya.

Seperti kasus yang terjadi di Putrajaya Malaysia saat dibangun ibu kota sempat bengkak keuangannya karena krisis finansial pada 1998. Sebab, pemerintah Malaysia tidak melakukan perhitungan matang sehingga dampaknya ke arah sana.

Kemudian persoalan lain dari pemindahan ibu kota ini pun dinilai tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan yang ada di Jakarta. Menurutnya berkurangnya jumlah kendaraan dinas juga tidak signifikan dibanding kendaraan pribadi dari swasta dan rumah tangga.

Sebab, total kendaraan pribadi di Jakarta telah mencapai sebanyak 17 juta unit, sementara kendaraan dinas hanya 140 ribu unit. "Apakah berpindahnya para PNS Kementerian keluar Jakarta signifikan kurangi kemacetan? Jawabannya tidak sama sekali," jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Bhima, dampak dari rencana pemindahan ini juga akan menimbulkan inflasi. Sebab arus urbanisasi ke tempat baru akan mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kemudian, juga berdampak pada ketimpangan yang kian melebar di ibu kota baru. Ini imbas dari pendatang yang lebih mampu secara ekonomi dibanding dengan penduduk lokal yang miskin.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemindahan ibu kota telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan demikian, pembangunan ibu kota baru akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

"Yang pasti ibu kota baru ini sudah masuk RPJMN 2020-2045, pelaksanaannya kapan akan disesuaikan dengan RKP," terangnya di Jakarta, Kamis (9/5).

Dia melanjutkan, rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta telah direncanakan sejak lama oleh pemerintah. Adapun rencana pemindahan ibu kota ini baru bisa dilakukan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.

(mdk/azz)