Pemindahan Ibu Kota, Menteri Siti Ingatkan Taat Aturan Saat Gunakan Lahan Hutan

Merdeka.com - Pemerintah berencana untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain di luar Jawa. Salah satu lokasi yang dianggap paling berpotensi menggantikan ibu kota ini adalah daerah Kalimantan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengaku tidak masalah apabila daerah Kalimantan menjadi salah satu pusat ibu kota. Asalkan, lahan yang digunakan nantinya harus tetap berdasarkan instrumen yang dituangkan di dalam regulasi perhutanan.

"Kalau KLHK sih yang penting kebutuhan terhadap lahan bagi ibu kota negara itu berdasarkan instrumen-instrumen yang ada di dalam regulasi kehutanan itu dimungkinkan," katanya saat ditemui di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/6).

Saat disinggung mengenai luas lahan yang dibutuhkan untuk ibu kota baru ini, dirinya mengaku belum mengetahuinya. Sebab, kajian tersebut masih dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Tanyanya menteri Bappenas kan dia mesti milih dulu di mana lokasinya. Tapi sudah saya pelajari instrumennya memungkinkan. jadi tidak ada masalah," katanya.

Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil mengatakan, dalam pemindahan ibu kota baru ini pihaknya tengah menerjunkan tim khusus untuk turun ke lapangan. Ini dilakukan untuk memastikan agar kawasan tersebut tidak bermasalah.

"Ada tim pemindahan ibu kota di lapangan yang sekarang sedang bekerja untuk menata batas dan lain lain, untuk memverifikasi siapa yang menggunakan, bagaimana tanahnya, dan lain-lain," katanya.