Pemprov DKI Butuh RP 214 Triliun untuk Pembangunan MRT 223 Kilometer
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membutuhkan anggaran Rp 214 triliun untuk pembangunan proyek moda raya terpadu (MRT) sepanjang 223 Kilometer.
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran tersebut mencakup pembangunan secara keseluruhan, mulai dari infrastruktur hingga kereta MRT.
"Tentunya itu pembangunan yang lengkap. Jadi sudah intinya sampai MRT siap dipakai, itu namanya kebutuhan pembangunan," kata Bambang di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).
-
Gimana proses pembangunan BRT di Medan? Salah satu percepatan pembangunan yang akan dilakukan, kata Suhartono, pengadaan infrastruktur terutama konstruksi yang semula akan dilakukan di Januari 2024 sudah dapat dikerjakan di triwulan akhir tahun 2023. Selanjutnya mengenai masalah operasional, ungkap Suhartono, kebutuhan bus untuk Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang) sebanyak 551 armada. Dikatakannya, BRT yang akan beroperasi di Mebidang nanti sama dengan di Jakarta.
-
Apa yang sedang dibangun Brantas Abipraya? Pembangunan Jalan Tol Bayunglencir-Tempino, Seksi 3 dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) sedang dikebut penyelesaiannya.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Apa yang dibangun oleh Brantas Abipraya di Sumut? PT Brantas Abipraya (Persero) telah merampungkan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang.
-
Siapa yang terlibat dalam proyek Brantas Abipraya ini? Dalam pengerjaan jalan Tol BetungTempino-Jambi Seksi 3 ini Brantas Abipraya bersinergi dengan dua BUMN Konstruksi lainnya.
-
Apa tugas utama Bappenas? Kementerian PPN/Bappenas pada dasarnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Dalam pelaksanaannya nanti, Pemprov DKI Jakarta juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Seperti halnya dalam pengembangan kawasan transit terpadu atau transit oriented development (TOD) di sekitar kawasan stasiun MRT.
"Itu yang bisa dikerjasamakan dengan swasta. Sedangkan MRT nya sendiri utama operasinya itu bisa diselenggarakan dengan KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha)," ucapnya.
Proyek ini merupakan salah satu pembangunan infrastruktur transportasi yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
MRT Jakarta akan menuntaskan pembangunan jalur timur (Ujung Menteng, Jakarta Timur)-barat (Kalideres, Jakarta Barat) dengan panjang lintasan 31 kilometer. Rencananya dibangun pula jalur kereta layang atau loopline yang terbagi menjadi dua, yaitu dalam kota dan luar kota.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan proposal sebesar Rp 571 Triliun ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengajuan proposal itu guna membangun infrastruktur melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dia menyebut pembangunan itu tidak hanya untuk wilayah Ibu Kota, namun beberapa kota penyangga.
"Tidak terbatas hanya DKI, sekarang Transjakarta membawa penumpang dari Bekasi dari Depok dari Tangerang bisa. Dan itu juga yang nanti akan terjadi lewat pembangunan infrastruktur transportasi," kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan nantinya transportasi Jabodetabek, seperti halnya PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PT KCI hingga PT Transjakarta akan dikelola oleh holding badan usaha bila dana proposal telah dicairkan. Sehingga sejumlah moda transportasi itu dapat saling terintegrasi.
Apalagi kata dia, MRT akan ditambah dari 16 kilometer menjadi 223 kilometer, lalu Transjakarta dari 431 kilometer menjadi 2.149 kilometer, LRT lebih dari 120 kilometer hingga perlintasan kereta.
Reporter: Ika
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembiayaan proyek ini melibatkan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB).
Baca SelengkapnyaPenyerahan BED merupakan salah satu batu loncatan bagi perkembangan transportasi massal berbasis rel di Indonesia, khususnya di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaTotal anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, potensi kerugian ekonomi cukup besar akibat kemacetan
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kemenkominfo
Baca SelengkapnyaPemanfaatan APBN untuk IKN diperuntukan bangun Istana Presiden, hingga rumah susun ASN.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menyebut pembangunan LRT, MRT, dan kereta cepat membutuhkan biaya yang banyak
Baca Selengkapnya