Pemprov Jateng Gelontorkan Rp247,74 Miliar Kendalikan Inflasi di 2022
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah mencairkan anggaran sebesar Rp247,74 miliar untuk mengendalikan inflasi daerah tahun 2022. Alokasi anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana instruksi Pemerintah Pusat kepada Pemda.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Eddy Sulistyo Bramiyanto mengatakan di penghujung tahun 2022, pihaknya menggelontorkan dana untuk pengendalian inflasi daerah sebesar Rp 27,9 miliar. Dana tersebut merupakan alokasi 20 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 20 persen.
"Akhir 2922 Pemprov Jateng menggelontorkan dana untuk pengendalian inflasi daerah dari DTU 20 persen sebesar Rp 27,9 miliar," kata Eddy saat membacakan Pidato Kunci Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam Seminar Nasional: Strategi Menjaga Inflasi dan ketahanan Pangan Ekonomi Daerah 2023 di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/1).
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Bagaimana Mendagri mengendalikan inflasi di Indonesia? Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana Banyuwangi kendalikan inflasi? Diketahui, pemerintah pusat tahun ini memberikan reward dana insentif fiskal kinerja sebesar Rp 1 triliun yang penyerahannya dibagi dalam tiga periode. Insentif tersebut diberikan kepada daerah-daerah yang berkinerja baik berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
Pemprov Jateng juga menggunakan anggaran tak terduga dalam APBD 2022 untuk pengendalian inflasi. Di tahap pertama, Pemprov mengeluarkan anggaran Rp8,9 miliar dan tahap kedua sebesar Rp14,87 miliar.
Selain itu, dari pos anggaran dana insentif daerah juga menyumbang Rp8,8 miliar untuk pengendalian inflasi. Termasuk juga yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 212,38 miliar.
Dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi daerah pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, Pemprov Jateng menggunakan strategi 4K+. Antara lain menjaga keterjangkauan harga-harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif dan menjaga daya beli masyarakat.
"Kami membuat strategi 4K plus untuk mengendalikan inflasi di Jawa Tengah," kata dia.
Eddy mengatakan sepanjang tahun 2022, sinergi telah berjalan dengan baik. Berbagai program dan kebijakan telah terorkestrasi dari pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah. "Ini bisa diteruskan dalam upaya akselerasi di tengah tantangan dan kesulitan pasca pandemi, perubahan iklim dan geopolitik," kata dia.
Berbagai tantangan di tahun lalu seharusnya menjadikan Pemprov Jateng dan masyarakat lebih kuat dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di tahun 2023. Dia pun meminta para Pemda kabupaten dan kota untuk peka terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di tingkat global, nasional dan lokal.
"Buat analisis yang menggunakan data dan aneka fakta emipiris termasuk terobosan dan inovasi yang diberikan untuk menghadapi tantangan di depan," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah memberikan insentif fiskal ke 33 pemda yang berhasil kendalikan inflasi.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaBonus insentif fiskal tersebut diberikan kepada 34 daerah, yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota dan 25 kabupaten.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 di kisaran 5,2 persen.
Baca SelengkapnyaPenghargaan ini diberikan karena 15 tim berhasil mengendalikan inflasi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Indrawati menceritakan ide memberikan insentif fiskal tersebut dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaDalam proses ini, Tito mengindikasikan adanya kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi, dan mereka akan mendapatkan sanksi.
Baca SelengkapnyaAngka ini masih berada dalam target pemerintah 1,5-3,5 persen. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) pada Oktober 2024 sebesar 0,08 persen.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan angka pada proyeksi tahun 2024 merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi global.
Baca Selengkapnya