Pemuka Agama tak setuju tempat ibadah dikenakan pajak

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan melakukan dialog perpajakan dan sosialisasi program pengampunan pajak (Tax Amnesty) bersama pemuka agama Buddha, Hindu dan Konghucu.

Dalam sesi dialog tersebut, perwakilan dari pemuka Hindu mempertanyakan kebijakan pengenaan pajak untuk tempat ibadah, khususnya pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Kami ada masalah, tempat ibadah oleh pegawai pajak (dikenai pajak) seharusnya tempat ibadah tidak dikenai pajak," kata Anggota Majelis Udayana Indonesia, Santoso di gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (22/2).

Selain itu, dirinya juga merasa tidak adil kerana selama ini tempat ibadah dari agama lain tidak dikenai pajak. "Jadi ada diskriminasi, tempat ibadah lain (tidak kena pajak) kok tempat saya dikenakan. Yang tidak kena cuma kebaktian saja, padahal tempat ibadah satu set ada pelatihan dan lain-lain," jelasnya.

Kemudian dirinya juga menyoroti perihal pegawai pajak yang seenaknya menentukan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa ada data yang kongkrit.

"Kemudian saya mohon supaya teman-teman pajak diberi pengetahuan yang bagus, sebab saya berhubungan baik dengan orang pajak. Mereka misalnya orang pajak datang ke kantor kita, tidak jelaskan kenapa bayar segitu, alasannya dia penghasilannya sebulan cuma Rp 10 juta tetapi bayar pajak sampai Rp 200 juta. Di situ tolong anak buahnya (diajari) agar orang tidak antipati karena cara mau bayar pajak kaya orang diinjak," tuturnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi angkat bicara, dirinya mengatakan seharusnya tempat ibadah tidak dikenai pajak PBB.

"Kalau pajak atas rumah ibadah seharusnya tidak kena, dan PBB perkotaan dan pedesaan di 2011 yang kelola 2012 bukan Ditjen pajak sudah dikembalikan ke pemda. Nanti saya kasih tahu Pemda DKI jangan dikenai pajak karena rumah ibadah."