Pemulihan Ekonomi RI Terancam Geopolitik dan Pengetatan Kebijakan Moneter AS

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia saat ini sedang menikmati tren pemulihan ekonomi dari berbagai sektor. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I-2022 mampu tumbuh 5,01 persen (yoy).

Sayangnya, tren pemulihan tersebut belum sepenuhnya selesai lantaran munculnya ancaman lonjakan inflasi global. Ini sebagai akibat dari perang Rusia dan Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter sejumlah negara, utamanya di Amerika Serikat.

"Perang Rusia – Ukraina telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/supply yang sangat besar, sehingga mendorong kenaikan ekstrem tinggi harga-harga komoditas global," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5).

Akibatnya harga minyak mentah terus-menerus berada pada kisaran USD 100 per barel. Sejak awal tahun (year to date), harga gas alam naik 127,0 persen, batu bara naik 137,3 persen, dan CPO naik 26,1 persen.

Tak hanya itu, harga pangan dunia juga mengalami lonjakan. Gandum secara ytd tercatat mengalami kenaikan 56,5 persen dan jagung naik 34,3 persen.

Secara indeks harga pangan dunia telah mengalami kenaikan 145,0 persen dibanding situasi awal 2020," ungkap Sri Mulyani.

Tak berhenti di situ. Tingkat inflasi di Amerika Serikat telah mencapai 8,4 persen atau tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tentu menjadi ancaman nyata bagi pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan bahkan ancaman dunia.

Selain itu, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed juga akan melakukan percepatan pengetatan moneter. Saat ini, kenaikan suku bunga acuan diperkirakan dapat terjadi hingga 7 kali di tahun 2022.

"Ini berpotensi diikuti dengan kontraksi balance sheet yang menyebabkan lebih ketatnya kondisi likuiditas global," kata dia.

Sejak awal 2021 sampai dengan Maret 2022, sejumlah negara berkembang G20 seperti Brazil, Meksiko, dan Afrika Selatan telah menaikkan suku bunga acuannya secara sangat signifikan. Spillover effect dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini pun harus diwaspadai.

Khususnya, kata Sri Mulyani terhadap kenaikan cost of fund untuk pembiayaan. Baik APBN maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh.