Penanganan tanah negara tak terurus jadi tantangan tiga tahun Jokowi-JK
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penanganan lahan terlantar masih menjadi tantangan dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Lahan-lahan terlantar tersebut hingga kini masih terus didata oleh pemerintah.
"Yang belum berjalan baik adalah menyelesaikan tanah terlantar. Ini masih dikumpulkan terus," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/10).
Darmin mengatakan di Pulau Jawa sendiri, sebanyak 2,4 juta hektar lahan tidak dikelola dengan maksimal. Kedepan, pengelolaan lahan tersebut diberikan kepada masyarakat secara berkelompok untuk dikelola secara bersama-sama.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi menangani jalan rusak di Lampung? Perintah Jokowi Tegas! Perbaikan jalan rusak di Lampung, langsung diambil alih Kementerian Pekerjaan Umum.
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Apa yang ditinjau Jokowi di Keerom? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
"Di Pulau Jawa jangan dikira tidak banyak tanah negara yang tidak dipakai rakyat, perhutanan di sana ada 2,4 juta hektar. Kita sedang identifikasi itu untuk dibolehkan masyarakat berusaha di situ tapi bukan sembarangan, harus kluster," jelasnya.
Darmin menambahkan, nantinya masyarakat yang mengelola lahan tersebut juga akan dibekali dengan pelatihan penanganan saat akan bertanam, panen dan pasca panen. Sehingga hasil pertanian yang dihasilkan dapat disalurkan dan diserap dengan baik oleh pasar.
"Mereka boleh usulkan, kalau tanam cabai ya cabai, sayur ya sayur, jagung ya jagung. Kita boleh melilih tapi kerjanya tetap kelompok kluster. Jadi ada koperasi, yang ditanam apa sama jangan kemudian masing-masing tanem sendiri, enggak akan bagus hasilnya. Jadi harus ada pelatihan penanganan panen dan pasca panen nya seperti apa," tegas Darmin.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk realisasi pembangunan 3 juta rumah.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku semasa menjabat Gubernur Jawa Tengah pernah melakukan inspeksi bersama Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pemerintah daerah Sumatera Barat telah menyiapkan lahan untuk relokasi warga.
Baca Selengkapnyaokowi mengaku beruntung memiliki menteri mantan panglima TNI yakni Hadi Tjahjanto
Baca SelengkapnyaProgram tersebut jadi kelanjutan dari program eks Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang gencar mengakselerasi sertifikasi tanah.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, realisasi pembebasan lahan di IKN untuk Januari 2024 hingga 4 Oktober 2024 sebesar Rp1,43 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca Selengkapnya