Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penanganan Virus Corona Di Indonesia Tak Sentuh Akar Masalah

Penanganan Virus Corona Di Indonesia Tak Sentuh Akar Masalah Faisal Basri. ©2018 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Merdeka.com - Seiring dengan upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, banyak pula respon yang berkembang. Salah satunya yang dikemukakan oleh ekonom Faisal Basri. Menurutnya, strategi pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional berlapis dan jelas, sementara dalam hal penanggulangan pandemi Covid-19 tidak pernah jelas.

"Jadi kita lihat dalam penanganan virus kita heavy di ekonomi. Strategi untuk ekonomi jelas, bahkan berlapis, namun untuk menangani pandemi tidak pernah jelas," katanya dalam dalam diskusi Perspektif Indonesia Radio Smart FM, Sabtu (5/9).

Dia melihat akar masalah krisis kali ini disebabkan oleh krisis kesehatan yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Sehingga, yang seharusnya diatasi terlebih dahulu adalah menanggulangi pandemi. Dia pun mengibaratkan apa yang dilakukan pemerintah saat ini seperti pemadam kebakaran yang mengisi air di ember yang bocor.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau saya lihat, kita ini punya akar masalah, tapi yang kita selesaikan bukan akar masalahnya. Kemenkeu, BI, OJK, LPS, Kemenlu sudah bekerja maksimal sebagai pemadam kebakaran. Kebakaran sendiri akar masalahnya belum diselesaikan. Jadi sekuat-kuatnya kementerian ini bekerja ini ibarat mengucurkan air di ember yang bocor," ujarnya.

Faisal memandang langkah pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi sudah terstruktur dan terukur. Hal ini terlihat dari langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar lembaga seperti Kemenkeu, BI, LPS, dan OJK.

Bahkan, tambah Faisal, untuk memperkuat peran Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden yang membuat LPS tidak hanya pasif, namun pro-aktif untuk melakukan pencegahan dini masalah yang ada di perbankan.

"Bahkan ada kajian-kajian untuk memperbaiki koordinasi dan Sri Mulyani kasih sinyal-sinyal LPS yang punya anggaran Rp128 triliun itu untuk tidak pasif tapi proaktif sebelum kasus perbankan muncul dia dibantu dan kemungkinan ada Perpres untuk itu," ucapnya.

Namun demikian, ini bertolak belakang dengan strategi pemerintah dalam menangani persoalan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Bahkan, untuk pelacakan (tracing) pasien positif Covid-19 pun sejauh ini data yang dimiliki pemerintah masih minim.

"Untuk menangani pandemi tidak pernah jelas. Bagaimana strategi pelacakan kontak tracing. Setidaknya kita butuh 200 ribu orang untuk tracing ini. Saya sudah sarankan orang BPS yang sedang lakukan sensus itu untuk lacak, tapi hanya diam saja," beber Faisal.

Sumber: Liputan6

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Ganjar Jawab Kaesang soal Lebih Bermasalah Korupsi Bansos Saat Pandemi
VIDEO: Ganjar Jawab Kaesang soal Lebih Bermasalah Korupsi Bansos Saat Pandemi

Bansos yang dikorupsi diketahui pernah terjadi di era Menteri Sosial Juliari Batubara. Kini mantan politikus PDIP itu tengah menjalani hukuman penjara.

Baca Selengkapnya
Indef Ungkap Penyebab Industri Keramik Tanah Air Lesu
Indef Ungkap Penyebab Industri Keramik Tanah Air Lesu

Kondisi ini dipicu lesunya industri keramik Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana

Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah

Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Buka-bukaan soal Parahnya Imbas Gejolak Ekonomi Global ke Indonesia
Sri Mulyani Buka-bukaan soal Parahnya Imbas Gejolak Ekonomi Global ke Indonesia

Indeks kinerja manufaktur atau Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia terkontraksi di level 49,3.

Baca Selengkapnya
Klaim Pandemi Covid-19 Rekayasa Muncul Lagi, Begini Kata Kemenkes
Klaim Pandemi Covid-19 Rekayasa Muncul Lagi, Begini Kata Kemenkes

Bahkan, muncul narasi menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak ada.

Baca Selengkapnya
Hadapi Tantangan Global, Mendag Zulkifli Hasan: Kuncinya adalah Kerja Sama
Hadapi Tantangan Global, Mendag Zulkifli Hasan: Kuncinya adalah Kerja Sama

Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, ekonomi Indonesia tetap melanjutkan tren pemulihan.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar Minta Pemerintah Tak Terlena Pertumbuhan Ekonomi Terus di 5 Persen
Ketua Banggar Minta Pemerintah Tak Terlena Pertumbuhan Ekonomi Terus di 5 Persen

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir tidak beranjak dari angka 5 persenan.

Baca Selengkapnya
Indef: Capres dan Cawapres Tak Beri Solusi Jitu, Masa Depan Ekonomi Indonesia Terancam?
Indef: Capres dan Cawapres Tak Beri Solusi Jitu, Masa Depan Ekonomi Indonesia Terancam?

Ide yang dikemukakan oleh para pasangan capres-cawapres dalam debat KPU belum membumi bagi masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Menjabat, Jokowi Dianggap Gagal Atasi Kemiskinan Ekstrem
10 Tahun Menjabat, Jokowi Dianggap Gagal Atasi Kemiskinan Ekstrem

Target tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.

Baca Selengkapnya