Follow
Penanggungan PPh 21 Dinilai Kurang Efektif Redam Dampak Virus Corona
Merdeka.com - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan stimulus ke-II sebagai upaya menangkal dampak penyebaran virus corona. Salah satunya adalah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan selama satu semester atau enam bulan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai, strategi ini tidak efektif. Menurutnya, seharusnya pemerintah memberi insentif bagi yang terdampak, seperti industri yang bahan bakunya masih impor.
"Ya saya sih oke oke saja gitu enggak bayar pajak. Dapat gaji penuh. Enak lah. Tapi apakah kita terdampak? Kan tidak. Lebih baik bantu ke mereka yang terdampak. Yang jualan cenderamata di Bali, kalau fix income gak berdampak secara langsung," kata Ekonom Senior INDEF Faisal Basri, dalam kegiatan diskusi di Kantor Pusat ISEI, Jakarta, Kamis (12/3).
-
Bagaimana Said Abdullah menilai solusi untuk masalah impor pangan dan energi? Said menilai untuk menghadapi persoalan ini tidak mudah. Pemerintahan Prabowo kata dia perlu melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional.
-
Apa yang dikatakan Said Abdullah tentang impor pangan dan energi? Anggota DPR RI dari PDIP, MH Said Abdullah mengatakan selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan Energi. Padahal menurut Said, keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan, dan Said mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Bagaimana cara Kadin ingin mengatasi impor tekstil ilegal? 'Kadin Indonesia berharap jalur masuk ilegal (illegal import) yang marak menjadi jalur masuk ke pasar dalam negeri dapat ditindak dengan tegas. Kami merekomendasikan pemerintah untuk membentuk satgas pemberantasan impor ilegal dan penertiban barang impor ilegal yang saat ini sudah berada di tengah masyarakat dengan melibatkan Kadin Indonesia beserta Asosiasi dan Himpunan,' kata Juan dalam keterangannya, Rabu (3/7).
-
Mengapa Said Abdullah menganggap impor pangan dan energi sebagai masalah penting? Padahal menurut Said, keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan, dan Said mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
Menurutnya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan, seperti memberikan diskon tiket pesawat hingga 50 persen, dan lain sebagainya. "Kalau mau naikkan daya beli, kasih saja seluruh rakyat sejuta per orang. Ayok belanja belanja! Sekalian saja begitu," katanya.
Untuk mencegah penyebaran virus corona, seharusnya pemerintah menyebarkan alat atau kit untuk tes kepada masyarakat Indonesia, serta dia menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan penelitian akan fokus ke mana.
Dia juga menyayangkan tindakan pemerintah yang kurang serius menangani pencegahan di Indonesia terkait corona. Terlebih lagi, sudah ada puluhan orang yang terjangkit virus corona.
"Kenapa? Karena gagal deteksi di tiap Bandara, sadarilah kita lemah, yang datang ke Indonesia wisatawan Cina pada Januari berjumlah 181.300 orang," ujarnya.
Dia pun meminta agar pemerintah lebih terbuka mengenai penyebaran viorus corona di Indonesia. "Berapa persen yang udah dites di Indonesia yang positif dan negatif? Berapa ribu? Enggak ada. Bayangkan Korsel itu 400 ribu dites warganya. Kalau kita nggak tahu nih. Pemerintah cuma bilang jaga kesehatan ya jaga kesehatan minum vitamin c," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kondisi ini dipicu lesunya industri keramik Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca Selengkapnya
Subsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.
Baca Selengkapnya
Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) , Indonesia memang harus mendukung liberalisasi perdagangan.
Baca Selengkapnya
Hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal
Baca Selengkapnya
Dengan murahnya barang impor itu, banyak pelanggan beralih. Alhasil, semakin banyak produk impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan pada permintaan tadi.
Baca Selengkapnya
Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca Selengkapnya
Penurunan realisasi penerimaan negara dari cukai rokok menunjukkan adanya tantangan dalam perumusan kebijakan cukai saat ini.
Baca Selengkapnya
Pemerintah China memiliki dukungan yang penuh kepada para pelaku usahanya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih berupaya untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan barang impor.
Baca Selengkapnya
Zulhas menyebut, bahwa tren kebangkrutan industri tekstil dalam beberapa waktu terakhir tidak berkaitan dengan Permendag 8 2024.
Baca Selengkapnya
Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan akibat konsumsi rokok secara langsung dan tidak langsung sebesar sebesar Rp34,1 triliun.
Baca Selengkapnya