Penataan PKL Perlu Kehati-hatian Cegah Turbulensi Ekonomi
Merdeka.com - Peran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia terbilang cukup signifikan untuk perekonomian. Sebab, PKL masuk dalam sektor pekerjaan informal yang menjadi bantalan ekonomi jika terjadi krisis ekonomi.
Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, sektor informal di Indonesia sendiri jumlahnya mencapai angka 56 persen. Maka dari itu, dalam menata PKL diperlukan kehati-hatian agar tak terjadi turbulensi ekonomi.
"Selama pemerintah belum mampu meningkatkan sektor-sektor formal, maka sektor informal termasuk PKL ini menjadi salah satu penyokong perekonomian masyarakat kelas bawah gitu," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (28/8).
-
Kapan PKL di Indonesia mulai diterapkan? Prakerin mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan kurikulum SMK tahun 1994.
-
Di mana pekerja Indonesia bekerja? Haygrove, sebuah perkebunan di Hereford yang memasok buah beri ke supermarket Inggris, memberikan surat peringatan kepada pria tersebut dan empat pekerja Indonesia lainnya tentang kecepatan mereka memetik buah sebelum memecat mereka lima dan enam pekan setelah mereka mulai bekerja.
-
Apa manfaat PKL? Berikut beberapa manfaat PKL yang bisa didapatkan:• Penerapan Pengetahuan Praktis: Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di kelas dalam situasi dunia nyata.
-
Kenapa jalan tol penting bagi ekonomi Indonesia? Jokowi menilai, pembangunan jalan tol dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru selain di Jakarta atau pulau Jawa. Sehingga, biaya logistik dapat lebih murah.
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Kenapa kelapa sawit penting untuk perekonomian Indonesia? Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang penting untuk perekonomian Indonesia dan juga memiliki banyak kegunaan praktis dan kesehatan.
Dia menyarankan pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan lokasi baru yang laik untuk mewadahi proses relokasi PKL. Selain itu, penataan perlu dibuatkan peta waktu agar bisa dilakukan secara bertahap.
"Jadi tidak mengganggu ekonomi juga. Kalau mereka (pekerja informal) langsung tidak punya pekerjaan dan di PHK secara massal, ini akan berdampak pada daya beli masyarakat," tambahnya.
Rencananya, Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi trotoar yang dijadikan tempat berdagang para PKL. Nantinya, para PKL akan digusur dan direlokasi ke tempat yang lebih laik.
Sebanyak 31 trotoar yang terintegrasi dengan moda transportasi umum, seperti MRT, LRT, KRL, dan halte Transjakarta akan direvitalisasi. Revitalisasi ini dilakukan untuk memberi kenyamanan pada pejalan kaki ketika menuju stasiun atau halte.
Enny juga menuturkan bahwa dalam melakukan tata kota harus konsisten dan disiplin. Ketika melakukan revitalisasi trotoar ini, pastikan bahwa para PKL tidak akan kembali lagi saat tidak diawasi oleh petugas.
"Kalau kita mau menata tata kota yang rapi, sesuai dengan peruntukannya, ya memang untuk trotoar itu bukan untuk PKL. Sementara itu, revitalisasi harus konsisten dan disiplin. Bukan main kucing-kucingan. Ketika tidak ada petugas, PKL akan datang lagi," ujarnya.
Selain itu, dalam merelokasi para PKL ini dia mengingatkan untuk memastikan bahwa mereka dipindah ke tempat yang terjangkau oleh pembeli. Tak hanya itu saja, biaya sewa di tempat baru nanti juga harus kompetitif bagi para PKL.
"Yang utama ketika relokasi PKL itu tentu juga lokasinya yang terjangkau oleh pembeli. Kalau terjangkau itu sebenarnya tergantung sih ya. Lalu, lokasi baru itu nantinya tidak memberatkan PKL. Kalau harga sewanya terlalu tinggi dan sebagainya akan jadi tidak kompetitif," tuturnya.
Reporter Magang: Rhandana Kamilia
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prevalensi pekerjaan kelas menengah mengalami penurunan dari 14 menjadi 9 persen.
Baca SelengkapnyaSektor perdagangan besar dan eceran mampu menyerap hampir seperempat masyarakat Jakarta bekerja.
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca SelengkapnyaSekjen Anwar menekankan, adanya job fair merupakan upaya yang sangat bermanfaat terhadap penciptaan peluang.
Baca SelengkapnyaAturan ini diklaim akan mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh.
Baca SelengkapnyaPemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023, ada 82,67 juta orang yang bekerja di sektor informal.
Baca SelengkapnyaBuruh juga disebutnya memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga kamtibnas.
Baca SelengkapnyaAngka ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25.000 orang yang di-PHK.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaBank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaSelain menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah juga meminta agar di masa presiden terpilih Prabowo Subianto, angka kemiskinan juga turun.
Baca Selengkapnya