Pencairan PKH Tahap Tiga Sudah Capai 99,5 Persen

Merdeka.com - Kementerian Sosial mencatat pencairan Program Keluarga Harapan tahap tiga sudah mencapai 99,5 persen hingga hari ini. Khusus untuk Propinsi Jawa Timur, pencairan tahap IV dimulai di kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.

Jumlah bantuan PKH Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 3,04 triliun dan untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp. 89,8 miliar pada tahun 2018.

"Kita berharap pemerintah kabupaten Blitar bisa dapat memberikan dukungannya terhadap PKH agar dapat mencapai keluarga sejahtera mandiri dan siap dalam pelaksanaan penanggulangan bencana," ucap Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Nur Pujianto dikutip keterangannya di Jakarta, Senin (12/11).

Di lain hal, Kementerian Sosial membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Lokasi ini merupakan KSB ke 630 di Indonesia dan KSB kedua yang dibentuk Kemensos di Blitar setelah sebelumnya Kecamatan Nglegok.

Nur Pujianto menyebutkan, dipilihnya Kecamatan Ponggok sebagai KSB karena wilayah ini berpotensi tinggi dilanda angin puting beliung. Di samping itu,Kabupaten Blitar merupakan urutan ke 32 dengan Skor 210 dari 38 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur yang memiliki kategori rawan bencana.

"Kenapa dipilih Kecamatan Ponggok sebagai Kampung Siaga Bencana, karena daerah ini merupakan kawasan yang rawan terjadi bencana puting beliung, kekeringan dan kebakaran. Ponggok juga merupakan daerah rawan dilewati lahar dingin Gunung Kelud," tutur Nur Pujianto yang berafiliasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.

Pendirian KSB melibatkan semua pilar-pilar sosial termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) karena sebagian besar warga yang terdampak bencana adalah Keluarga Penerima Manfaat bantuan PKH.

"Sebagian besar penerima manfaat PKH adalah korban bencana. Sehingga mereka juga harus sadar dan paham penanggulangan bencana."

Dalam kesempatan ini juga dikukuhkan anggota komisi VIII An'im Falachuddin sebagai Pembina Kehormatan TAGANA dengan area tugas seluruh Indonesia. Pembina Kehormatan juga bertugas memberikan dukungan dan memperjuangkan anggaran penanggulangan bencana alam di DPR RI.