4 Pencapaian ekonomi pemerintahan Jokowi di tahun kuda kayu

Merdeka.com - Pembangunan ekonomi Indonesia tahun ini penuh tantangan. Diantaranya, perlambatan ekonomi dunia, penurunan harga komoditas andalan Indonesia, kebakaran hutan dan lahan gambut, dan tren kemerosotan rupiah.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat paripurna kabinet kerja di kantornya, Jakarta, Rabu (23/12).

Dia pun menegaskan bahwa pemerintah berupaya keras mengatasi tantangan tersebut. Bahkan, dia mengklaim, pemerintah sudah membangun pijakan kuat untuk berlari lebih kencang di tahun mendatang.

Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia menganggap tahun depan sebagai periode pembuktian Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka maklum jika tahun ini pemerintah masih tertatih-tatih dalam mengelola ekonomi.

"Biarlah kemarin masanya belajar, tapi tahun depan sudah tidak boleh belajar lagi. Tidak bisa lagi," ujar Direktur Eksekutif Apindo Agung Pambudi.

Dengan kata lain, menurut Agung, Jokowi harus menjadikan tahun depan sebagai momentum memenuhi janji pada rakyat.

"Kan ada tuh jargonnya 'Kerja, Kerja, dan Kerja' buktikan," katanya. "Apalagi ekonomi tahun ini kurang begitu bagus bagi iklim usaha, yah paling tidak tahun depanlah dibuktikannya."

Meski masih dinilai tertatih-tatih. Namun, tak bisa dipungkiri, ada beberapa pencapaian diukir pemerintahan Jokowi setahun terakhir.

Berikut diantaranya:

Penerimaan pajak tembus Rp 1.000 triliun

Kemarin, Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengabarkan bahwa penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai Rp 1.100 triliun. 

Untuk pertama kalinya penerimaan pajak tembus Rp 1.000 triliun atau tertinggi dalam sejarah. Mengalahkan torehan tahun lalu sebesar Rp 982 triliun.

Ditambah lagi, pencapaian itu didapat di tengah perlambatan ekonomi dan pelemahan harga komoditas andalan Indonesia.

"Pada situasi ekonomi melambat dan target kenaikan pajak yang tidak normal adalah situasi yang sangat berat mengumpulkan penerimaan pajak," kata Anggota Komisi XI DPR-RI M. Misbakhun dalam siaran pers, kemarin. "Tapi di luar situasi itu, prestasi luar biasa dicatat Ditjen Pajak dengan tercapainya penerimaan sudah menembus Rp 1.000 triliun."

Pembubaran Petral

Pemerintahan Jokowi memandang pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) harus dilakukan. Sebab, Petral dipandang menjadi lahan bagi mafia migas.

Maka itu, Pertamina memutuskan menghentikan operasional Petral di Singapura dan Hongkong. Kegiatan bisnis Petral, terutama menyangkut ekspor dan impor minyak mentah dan produk kilang, sepenuhnya diambil alih Integrated supply Chain, unit usaha Pertamina.

Pengamat Energi Fabby Tumiwa menilai pembubaran Petral dinilai bisa berdampak kepada penurunan ongkos impor BBM dan minyak mentah. 

Pasca pembubaran Petral, Pertamina mengaku menghemat impor BBM sebesar USD 22 juta atau setara Rp 289 milia

Pemberantasan pencurian ikan

Komitmen pemerintah dalam memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia tak boleh dianggap remeh.

Tercatat, pemerintah telah menenggelamkan sebanyak 107 kapal pencuri ikan sepanjang tahun ini. Perinciannya, Vietnam 39 kapal, Filipina (34), Thailand (21), Malaysia (6), Indonesia (4), Papua Nugini (2), dan China (1).

Beberapa indikasi keberhasilan pemberantasan pencurian ikan antara lain, banyak negara kesulitan mendapat pasokan. Semisal, pusat perdagangan ikan General Santos di Filipina kekurangan pasokan ikan curian dari Indonesia. 

Padahal sebelumnya pelabuhan ini bisa mengeksor tuna curian senilai USD 2 miliar per tahun.

 

 

 

Harga barang terkendali

Badan Pusat Statistik (BPS) meyakini harga barang dan jasa relatif terkendali hingga akhir tahun. Ini terlihat dari pergerakan inflasi sepanjang tahun ini.

BPS melaporkan inflasi sebesar 0,21 persen pada November 2015. Dengan demikian inflasi tahun kalender (Januari-November 2015) tercatat sebesar 2,37 persen.

Ini masih di bawah target inflasi 2015 sebesar 4 persen plus minus 1 persen.

"Selama tahun ini tingkat inflasi terkendali. Bahkan, pada periode September dan Oktober terjadi deflasi masing-masing 0,08 persen dan 0,05 persen", kata Kepala BPS Suryamin beberapa waktu lalu.