Sumber Daya Alam Sumbang PNBP Terbesar, Capai Rp114,6 Triliun
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat secara kumulatif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) semester I-2022 tumbuh 35,8 persen atau mencapai Rp281 triliun. Pertumbuhan ini didorong kenaikan pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp 114,6 triliun.
"Pendapatan dari sumber daya alam ini memang merupakan komponen terbesar dari PNBP dan yang paling signifikan sekaligus juga paling fluktuatif, ini hampir semuanya fluktuatif. Ini SDA juga semakin fluktuatif dibanding yang lain," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Isa Rachmatarwata, dalam Media Briefing Capaian PNBP Semester I, Kamis (4/8).
Pendapatan SDA dibagi menjadi dua, pertama pendapatan SDA migas yang terdiri dari minyak bumi dan gas bumi. Penerimaan dari minyak bumi mencapai Rp 66,1 triliun, dan dari gas bumi sebesar Rp 8,4 triliun
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana PLN meningkatkan pendapatan? Peningkatan laba bersih PLN ini ditopang semakin tumbuhnya penjualan listrik yang mencapai 6,3% atau total 273,8 Terawatt hour (TWh) sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan penjualan listrik hingga 7,7% dari Rp288,8 triliun di 2021 menjadi Rp311,1 triliun di 2022.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023 lebih tinggi? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,“ terang Edy.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Secara keseluruhan, pendapatan dari Migas pada semester I-2022 mencapai Rp 74,6 triliun atau 53,6 persen dari Rp 139,1 triliun target dalam Perpres nomor 98 tahun 2022. Kenaikannya mencapai 86,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sementara, untuk pendapatan SDA non migas, terdiri dari pendapatan pertambangan minerba Rp 36,3 triliun atau 46 persen dari target Rp 78,9 triliun, dibanding periode yang sama tahun lalu ini naik lebih dari 100 persen, yaitu 119,4 persen.
Kemudian, pendapatan kehutanan Rp 2,2 triliun naik 1,4 persen dari tahun lalu dan sudah mencapai 42,8 persen dari target Rp 5,2 triliun. Selanjutnya, pendapatan perikanan Rp 0,6 triliun, kenaikannya dibanding tahun lalu sudah di atas 100 persen yaitu 117,8 persen, dan sudah mencapai 36 persen dari target 1,37 triliun di harapkan tahun 2022 ini.
"Ini perikanan terus melakukan pembenahan, dan kita lihat sejak tahun lalu sudah menunjukkan pendapatan yang jauh lebih besar dibanding periode-periode atau tahun-tahun yang sebelumnya," ujarnya.
Untuk pendapatan panas bumi mencapai Rp 0,9 triliun atau 52,6 persen dari target Rp 1,6 triliun di dalam Perpres nomor 98 tahun 2022. "Empat ini yang menonjol. Secara keseluruhan sumber daya alam non migas sudah tercapai Rp 40 triliun atau 45,8 persen dari target yang ada di Perpres 98 tahun 2022," ujarnya.
Adapun, untuk pendapatan KND sudah terkumpul Rp 35,5 triliun atau 95,7 persen dari target Rp 37,1 triliun yang tertuang di Perpres 98 tahun 2022. "Terima kasih kepada kementerian BUMN kepada DJKN yang menyegerakan pembayaran-pembayaran dividen dari pemegang saham di semester I sehingga terkumpul Rp 35,5 triliun," ujarnya.
Untuk pendapatan PNBP lainnya terkumpul Rp 85,1 triliun atau 75,8 persen dari target yang telah ditentukan Pemerintah. PNBP lainnya terdiri dari pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan minyak mentah (DMO) dan pendapatan PNBP K/L. Terakhir, pendapatan BLU mencapai Rp 45,8 triliun atau 43,3 persen dari target Rp 105,8 triliun yang ada di dalam Perpres nomor 98 tahun 2022.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaMenurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaAPBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaSaid menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.
Baca SelengkapnyaSelain sektor penerimaan, Bea Cukai turut mendukung APBN 2023 dengan menjaga stabilitas kondisi ekonomi.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.
Baca SelengkapnyaTerdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.
Baca SelengkapnyaPenerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.
Baca Selengkapnya