Pendataan Awal Regsosek Dimulai, BPS Siap Lacak Status Ekonomi Masyarakat
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022. Ini merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.
Kepala BPS, Margo Yuwono mengatakan, pengumpulan Regsosek ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya ketersediaan data sosial ekonomi seluruh penduduk. Padahal, data tersebut berfungsi untuk menetapkan target pembangunan berkelanjutan, atau sustainable development goals (SDGs).
"BPS saat ini mendapatkan tugas dari pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas, BPS tahun 2022 diamanatkan untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk dan informasinya mengenai profil dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan juga tingkat kesejahteraannya," ungkapnya, Selasa (18/10).
-
Apa tugas utama dari BPS? BPS memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik yang terpercaya untuk keperluan pembangunan, pemerintahan, dan kepentingan masyarakat umum.
-
Bagaimana cara mengukur keberhasilan program MBG? 'Pada awal dan akhir program, kami melakukan pengukuran antropometri dasar dan kadar hemoglobin untuk memastikan keberhasilan program ini,' ujarnya.
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Apa tugas utama BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang diukur dalam survei indikator? Lembaga Survei Indikator Politik merilisi hasil survei elektabilitas pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
Margo menyampaikan, tim BPS sudah memetakan 30 indikator dan 10 goals dalam daftar Regsosek, untuk mengukur status ekonomi dari seluruh penduduk di Tanah Air.
Cakupan Seluruh Penduduk
"Jadi cakupannya seluruh penduduk, mencakup informasi sosial ekonomi, dan juga tingkat kesejahteraannya. Tentu saja ini punya kelebihan, karena adalah sensus. Berarti kita bisa dapat data pada level yang lebih rinci, karena datanya didapatkan dari sensus," imbuhnya.
Namun, Margo mengutarakan, penataan Regsosek ini ke depan juga dihadapi sejumlah tantangan, mulai dari dibutuhkannya pemutakhiran berkelanjutan untuk metode pencarian data, hingga proses perawatan bersama terhadap data tersebut.
"Kalau tata kelola data untuk regsosek ini bisa berjalan baik ke depannya, maka 30 indikator ini punya potensi besar untuk memberikan kontribusi pada penyediaan data SDGs," pungkas Margo.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi.
Baca SelengkapnyaPembahasan dengan Prabowo, setelah Kemensos berkoodinasi dengan Menko PMK dan kementerian lainnya yang memiliki data-data.
Baca SelengkapnyaHasil I-SIM Report dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam penyusunan rencana strategis daerah (RAD).
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR).
Baca SelengkapnyaBertugas menghimpun data statistik Indonesia, cari tahu sejarah BPS yuk!
Baca SelengkapnyaKini, pengecekan status penerima Bansos PKH 2025 menjadi lebih praktis melalui situs web dan aplikasi resmi dari Kemensos.
Baca SelengkapnyaMenteri Sosial menyebutkan selama ini kementerian terkait dan instansi atau lembaga bergerak dalam pendampingan keluarga miskin menggunakan data berbeda.
Baca SelengkapnyaAgus menjelaskan saat ini pemerintah sedang menyusun data terpadu sosial ekonomi
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaCalon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.
Baca SelengkapnyaKemensos mendirikan lebih dari 648 lumbung sosial di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaTarget ambisius ini dibahas dalam Rapat Kerja 2024 mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025
Baca Selengkapnya