Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pendataan Regsosek Untuk Penyaluran Bansos Lebih Tepat Sasaran

Pendataan Regsosek Untuk Penyaluran Bansos Lebih Tepat Sasaran Menteri PPN Suharso Monoarfa. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyambut baik kegiatan survei Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022. Dia menilai, Regsosek akan membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) akan lebih tepat sasaran.

Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah sistem pendataan kependudukan yang mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Data di dalam sistem ini akan terhubung dengan data pada kementerian atau lembaga di tingkat pusat hingga data pemerintah daerah di tingkat desa dan kelurahan.

"Regsosek ini membuat (bansos) lebih tepat sasaran. Karena data penerima manfaat lebih tepat sasaran," ungkapnya dalam Bincang-Bincang Regsosek 2022 di Hotel The Westin, Jakarta Selatan, Senin (10/10).

Suharso menyampaikan, kegiatan pendataan Regsosek ini menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan pada tanggal 16 Agustus 2022 lalu. Saat itu, Jokowi mengamanatkan pentingnya pelaksanaan Reformasi Perlindungan Sosial di antaranya melalui pembangunan data Registasi Sosial (Regsosek).

Nantinya, Regsosek akan menjadi basis data yang sangat besar dengan cakupan informasi melebihi 270 juta individu. Data ini merupakan upaya transformasi untuk membangun data sosial ekonomi kependudukan yang menjadi bagian Satu Data Indonesia (SDI).

Pengelolaan Regsosek melalui SDI akan mengacu pada tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar instansi di tingkat pusat maupun daerah. Dengan besarnya cakupan dan ukuran data, diperlukan mekanisme pengolahan yang kuat, pengelolaan dan pemutakhiran data yang rutin, dan pemanfaatan yang optimal.

"Regsosek akan terdiri dari informasi profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia yang akan secara rutin di mutakhirkan dan dikelola di tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.

Cakupan informasi Regsosek juga akan mendukung proses perencanaan multi sektor di bidang sosial, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, perumahan dan permukiman, pertanian, kesehatan, pendidikan, energi, hingga penegakkan hukum dan HAM. Pelaksanaan pendataan awal Regsosek akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022.

Selanjutnya, tongkat estafet data Regsosek akan bergerak dari BPS kepada Bappenas, kementerian dan Lembaga pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Untuk itu pihaknya berharap agar semua pihak dapat membantu mensukseskan pelaksanaan pendataan tersebut.

"Pada kegiatan Bincang-Bincang Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada hari ini saya mengajak semua dari kita untuk siap didata demi membangun negeri," tutupnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemnaker: Satu Data Ketenagakerjaan Siap Kolaborasi dengan Data Regsosek
Kemnaker: Satu Data Ketenagakerjaan Siap Kolaborasi dengan Data Regsosek

Kemnaker siap ikut berkolaborasi dalam pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Baca Selengkapnya
Ini Dia Bansos dan BLT Bakal Cair Bulan Agustus Ini
Ini Dia Bansos dan BLT Bakal Cair Bulan Agustus Ini

Mereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Selengkapnya
Di Markas PBB, Mensos Risma Tegaskan Soal Pentingnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pengentasan Kemiskinan
Di Markas PBB, Mensos Risma Tegaskan Soal Pentingnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemensos mendirikan lebih dari 648 lumbung sosial di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos
Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos

Sejumlah bansos akan disalurkan pemerintah pada November.

Baca Selengkapnya
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos

Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Upaya Pemkab Bantul untuk Mengatasi Kemiskinan, Siapkan Aplikasi Berbasis Data
Upaya Pemkab Bantul untuk Mengatasi Kemiskinan, Siapkan Aplikasi Berbasis Data

Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan.

Baca Selengkapnya
Bansos Kemensos Cair November 2024, Simak Cara Mengeceknya
Bansos Kemensos Cair November 2024, Simak Cara Mengeceknya

Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya
Akselerasi Capaian UHC, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar
Akselerasi Capaian UHC, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar

BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR).

Baca Selengkapnya
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa

Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kini Lebih Mudah, Begini Cara dan Syarat Pendaftaran PBI BPJS 2024
Kini Lebih Mudah, Begini Cara dan Syarat Pendaftaran PBI BPJS 2024

PBI BPJS dirancang khusus untuk masyarakat miskin yang membutuhkan dukungan dalam hal kesehatan.

Baca Selengkapnya
Begini Cara Kerja KTP Sakti Program Ganjar Pranowo
Begini Cara Kerja KTP Sakti Program Ganjar Pranowo

Ganjar menuturkan, program KTP Sakti merupakan jawaban atas keluhan masyarakat terkait permasalahan data penerima bantuan.

Baca Selengkapnya