Penelitian: Birokrasi Kepabeanan Terbanyak Dikeluhkan Pengusaha

Merdeka.com - University Network for Indonesia Export Development (Unied) mengumumkan hasil penelitian mengenai pemberian fasilitas kepabeanan orientasi ekspor seperti Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Salah satu hasil penelitian membuktikan 27 persen pengusaha masih komplain masalah birokrasi.

Kepala University Network for Indonesia Export Development (Unied), Arif Satria, mengatakan pengusaha masih menginginkan adanya percepatan dan perbaikan birokrasi. Selain itu, sekitar 22 persen pengusaha masih ingin ada perbaikan sistem pengajuan pabeanan secara online.

"Sekitar 22 persen menginginkan adanya perbaikan sistem aplikasi CEISA (Customs-Excise Information System and Automation), PEB (Pemberitahuan ekspor Barang) dan PDE (Pertukaran Data Elektronik). Sementara 27 persen menginginkan percepatan dan perbaikan birokrasi," ujar Arif di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/2).

Selain birokrasi dan aplikasi digital, hasil penelitian Unied menyebut ada satu lagi saran penting dari perusahaan untuk pengembangan fasilitas kepabeanan. Di mana, sekitar 3,23 persen pengusaha masih meminta pengurangan pajak dan bea masuk.

"Sedangkan sekitar 19 persen pengusaha merasa puas atau tidak memberikan saran apapun. Kemudian sekitar 28 persen lainnya tidak menyatakan pendapat," jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masalah birokrasi ini sebenarnya sesuatu yang masih bisa diperbaiki dan dikendalikan agar pelaku ekspor mendapat kemudahan.

"Hasil survei dari Unied atas KB dan KITE, 27 persen dan 22 persen masih komplain masalah birokrasi dan masalah implementasi aplikasi digital ini kan sesuatu yang bisa kita kontrol, sehingga pengusaha bisa memperoleh dukungan," jelasnya.

Masalah lain sebenarnya yang sulit dikontrol oleh pemerintah dalam hal mendorong ekspor adalah masalah destinasi. Sebab, saat ini banyak negara-negara tujuan ekspor sedang mengalami perlambatan ekonomi yang kemudian berdampak pada penurunan ekspor.

"Di luar birokrasi, hal yang tidak bisa kontrol adalah destinasi ekspor, kita coba diversifikasi ke emerging market lain maupun Afrika meskipun kita juga perlu hati-hati mengantisipasi currency mereka, agar ada kepastian biaya. Kita akan tetap gunakan instrumen pajak, bea cukai, belanja atau di berbagai regulasi masukan juga kita dengarkan langsung dari pengusaha," tandasnya.