Penempatan Dana PEN di Perbankan Hasilkan Multiplier Effect Rp218,9 T

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah telah menempatkan dana kepada perbankan pada tahun 2020 sebesar Rp 66,7 triliun. Penempatan dana tersebut bertujuan untuk menjaga likuiditas perbankan di tengah pandemi Covid-19.

Tak sekedar menempatkan dana, modal untuk likuiditas tersebut diminta pemerintah untuk dicairkan perbankan dalam bentuk pembiayaan kepada para pelaku usaha. Hasilnya, dana penempatan tersebut telah mengalir dengan nilai total Rp 218,9 triliun.

"Penempatan dana ini telah menghasilkan efek penggandaan dalam bentuk dukungan perbankan ke UMKM, bahkan nilainya mencapai Rp 218,9 triliun dari penempatan dana sebesar Rp 66,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, Jakarta, Selasa (24/08).

Penempatan dana tersebut kata Sri Mulyani berasal dari SBN khusus kerja sama pemerintah dan Bank Indonesia. SBN ini masuk dalam kategori non public good yang nilainya mencapai Rp 177 triliun. Meski semikian penempatan dana di perbankan ini tidak bersifat jangka panjang karena adanya perubahan anggaran transaksi tersebut.

Sehingga harus dicatat sebagai transaksi pengelolaan kas atau nin anggaran. Maka, dengan demikian dalam akuntansi, penempatan dana ini akan menjadi bagian dari SiLPA akhir tahun 2020.

"Dengan demikian dalam akuntasi penepatanan dana ini ini jadi bagian dari SiLPA akhir tahun 2020," kata dia.

Selain penempatan dana, Sri Mulyani mengatakan terdapat sisa dana SBN Khusus untuk PC PEN sebesar Rp 5,1 triliun yang belum digunakan untuk pembiayaan di tahun 2020. Sisa dana tersebut dicadangkan untuk pembayaran pengadaan vaksin, insentif tenaga kesehatan dan pembayaran perawatan pasien Covid-19. Termasuk juga untuk membayar subsisi bunga KUR dan non KUR tahun 2021.