Follow
Penentuan lokasi penyalur jadi hambatan program BBM Satu Harga
Merdeka.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Henry Achmad mengungkap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program BBM satu harga. Salah satunya, penentuan lokasi pembangunan penyaluran BBM Satu Harga.
"Ada permintaan daerah, misal titik A sudah ditetapkan, maunya Pemda di titik B. Ini kadang yang jadi masalah," ungkapnya di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Rabu (18/10).
Berdasarkan pengalaman ini, BPH Migas akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah demi kelancaran pembangunan penyalur BBM Satu Harga. "Perencanaan berikutnya tahun 2018, kita akan duduk dengan Pemda sebelum menentukan titik, karena kita yakin Pemda paham betul dengan kondisi tempatnya," tegasnya.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana BPH Migas mengawasi penyaluran BBM di daerah? 'Dalam menjalankan tugas, BPH Migas dibantu oleh instansi lain, antara lain dengan Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Dalam Negeri, juga pemerintah daerah yang selama ini memang sudah banyak membantu tugas kami di daerah.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM subsidi? 'Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan,'
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM? 'Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak,' terangnya.
-
Bagaimana BPH Migas mengawasi penyaluran BBM? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
Selain itu, kesiapan infrastruktur yang masih kurang juga turut menghambat progres BBM Satu Harga. Menurutnya, ada lokasi yang tidak mudah dijangkau sehingga penyaluran BBM satu harga menjadi lebih lambat.
"Kemarin di Sumbawa, ada 1.000 rumah tangga cukup jauh dan sarana transportasi dan fasilitas jalan belum memadai, mereka juga butuh BBM yang terpaksa saat ini dipenuhi pengecer. Tentunya kondisi ini menyebabkan harga BBM disana jadi mahal," jelas Henry.
Henry optimis hambatan tersebut bisa diatasi sehingga komitmen dan target penyaluran BBM Satu Harga tahun ini di titik-titik yang sudah ditentukan dapat tercapai.
"Harapan kita, 54 titik yang akan kita siapkan dibangun 2017 ini bisa mencapai target," tegasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024
Baca Selengkapnya
Audiensi dilakukan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di Bengkulu.
Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.
Baca Selengkapnya
Program BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM.
Baca Selengkapnya
BPH Migas berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian BBM subsidi, seperti di regional Sumatera Bagian Selatan.
Baca Selengkapnya
Saat ini, SPBU mini milik Pertamina ini hanya menjual Pertamax.
Baca Selengkapnya
Hal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca Selengkapnya
Pertamina bersiap untuk menerapkan program BBM tepat sasaran untuk penyaluran Pertalite sebagai Jenis BBM subsidi.
Baca Selengkapnya
Guna melakukan pembatasan pembelian Pertalite, maka harus lebih dulu menunggu Revisi Perpres 191/2014 itu terbit.
Baca Selengkapnya
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini
Baca Selengkapnya
Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.
Baca Selengkapnya