Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik Bakal Tambah Pendapatan Negara 10 Kali Lipat
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto mengklaim sertifikat elektronik tanah bakal memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi negara.
Menurut perhitungannya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bahkan bisa meningkat hingga 10 kali lipat berkat sertifikat elektronik.
"Sekarang PNBP jika dengan analog Rp2,5 triliun. Kalau kita pindah ke elektronik itu mungkin bisa naik sampai 10 kali," ujar dia dalam suatu webinar, Kamis (4/2).
-
Siapa yang menerima sertifikat tanah elektronik? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Mengapa penting untuk mengurus sertifikat tanah? Sehingga masyarakat dianjurkan untuk segera melakukan pembuatan akta tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdekat.
-
Kenapa Kementerian ATR menyerahkan sertifikat PLBN? Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, berdaulat atau tidaknya sebuah negara dapat tercermin dari bagaimana pengelolaan wilayah perbatasannya. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN hadir memberikan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertifikat tanah di wilayah tersebut.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Mengapa Kementerian ATR berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk sertifikat elektronik? Tak hanya sampai di situ, ia menuturkan untuk menjadikan sertifikat tanah elektronik dapat digunakan untuk alat pembuktian yang sah, Kementerian ATR/BPN perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak hingga terbentuklah sistem layanan sertipikat tanah elektronik.
-
Apa manfaat sertipikat tanah bagi masyarakat? “Tetapi, setelah disertipikasi maka akan banyak manfaat yang bisa diterima masyarakat,“ tuturnya.
Himawan mengatakan, tujuan utama pengadaan sertifikat elektronik yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 yakni untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat.
"Benefit pertama adalah kemudahan transaksi, kemudahan pelayanan. Pengecekan secara elektronik kan itu akan lebih cepat," ungkapnya.
Berdampak Pada Perputaran Ekonomi
Selain itu, pemakaian sertifikat elektronik pun dinilainya akan berdampak pada perputaran ekonomi yang lebih cepat. Menurut dia, itu berpotensi untuk menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar.
"Tapi yang lebih diberikan manfaat adalah kepada masyarakat, kepada masyarakat yang membutuhkan proses dan kepastian hukum lebih cepat, tarif yang lebih transparan. Ini tentu akan berdampak pada perputaran ekonomi yang lebih cepat. Itu nilainya jauh, mungkin triliunan (rupiah) benefitnya," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi Kristiyana, layanan sertipikat elektronik ini merupakan strategi penting di era digital.
Baca SelengkapnyaPresiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, sertifikat ini juga mampu memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.
Baca SelengkapnyaImplementasi ditandai dengan diserahkannya 12 sertifikat tanah elektronik.
Baca SelengkapnyaTotal sertifikat tanah yang diserahkan kepada penerima di Banyuwangi mencapai 10.323.
Baca SelengkapnyaMenteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi ini meliputi tujuh layanan pertanahan yang bisa dilakukan secara cepat
Baca SelengkapnyaDalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
Baca SelengkapnyaSelain jaminan perlindungan dari mafia tanah, dengan adanya sertifikat, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.
Baca Selengkapnya