Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penerapan UU Minerba bukti tak matangnya pemikiran pemerintah

Penerapan UU Minerba bukti tak matangnya pemikiran pemerintah Tambang timah Pulau Bangka. ©Reuters/Michael Taylor

Merdeka.com - Pemerintah dinilai belum serius menumbuhkan industri dalam negeri. Salah satu indikatornya terlihat dari penerapan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batu bara. Implementasi UU ini masih menuai penolakan dari kalangan pengusaha pertambangan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Ina Primiana menilai terjadi kesalahan di awal pembentukan UU ini. Pemerintah tidak memikirkan secara matang dan mengajak industri untuk melihat penerapannya ke depan.

"Kan rencananya dari 2009 dan 2014 harus sudah ada smelter. Kelemahannya itu di kebijakan pada tahap implementasinya. Pada rencana pemerintah tidak melibatkan industri. Jadi industri sudah nyaman," ucap Ina di Jakarta, Selasa (28/1).

Dalam pandangannya, aturan ini memang harus dijalankan karena industri dalam negeri suatu hari nanti membutuhkan batu bara yang banyak. Jadi ekspor dalam bentuk mentah seharusnya memang sudah dilarang.

"Karena industri tidak diajak, mereka beranggap kalau semua menolak nanti kebijakan berubah lagi. Pemerintah harus fokus mana yang harus dimajukan. Harus disampaikan beberapa tahun ke depan kita memang harus menahan itu. Itu yang perlu diperhatikan," tegasnya.

Di tempat yang sama, pengamat ekonomi Hendry Saparini mengatakan, pihaknya akan mengkaji lebih dalam kenapa implentasi UU Minerba bisa berantakan.

"Ini apa swasta yang enggak mau apa pemerintah yang tidak punya aturan penerapan, nanti kita kaji dan akan kita sampaikan," tutupnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Suara Pengusaha Tanggapi Aturan Baru Industri Makanan dan Tembakau
Suara Pengusaha Tanggapi Aturan Baru Industri Makanan dan Tembakau

Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Sebut Hilirisasi Indonesia Ugal-ugalan, Menteri Bappenas Beri Penjelasan Begini
Cak Imin Sebut Hilirisasi Indonesia Ugal-ugalan, Menteri Bappenas Beri Penjelasan Begini

Menteri Bappenas menegaskan, dari sisi perencanaan menggaet investasi, pihaknya tidak bekerja secara ugal-ugalan.

Baca Selengkapnya
Pekerja Tembakau: Harga Rokok Makin Mahal, Tak Aneh Muncul Rokok Ilegal
Pekerja Tembakau: Harga Rokok Makin Mahal, Tak Aneh Muncul Rokok Ilegal

Dari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.

Baca Selengkapnya
Rencana Subsidi Pertamax Dinilai Bukan Solusi Masalah Sektor Migas
Rencana Subsidi Pertamax Dinilai Bukan Solusi Masalah Sektor Migas

Masalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.

Baca Selengkapnya
Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Bakal Jadi Beban Baru Industri Tembakau
Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Bakal Jadi Beban Baru Industri Tembakau

Lembaga riset independen tersebut memandang kebijakan tersebut telah memunculkan sejumlah tantangan dan kontroversi yang signifikan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Andika Perkasa
VIDEO: Andika Perkasa "Pemerintahan Ini Semau-maunya!"

Andika berbicara keras mengkritik pemerintah terkait kondisi perekonomian yang sulit diprediksi.

Baca Selengkapnya
Banyak Dikritik, Pemerintah Siap Terima Masukan soal Penyusunan Aturan Rokok Kemasan Polos
Banyak Dikritik, Pemerintah Siap Terima Masukan soal Penyusunan Aturan Rokok Kemasan Polos

Kedua beleid tersebut tengah mendapat sorotan hangat masyarakat luas karena dinilai memiliki dampak negatif yang signifikan.

Baca Selengkapnya
Analisis Pakar: KPU Tak Bisa Patuhi Putusan MA soal Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah
Analisis Pakar: KPU Tak Bisa Patuhi Putusan MA soal Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah

Perludem mengkritik keras putusan MA yang dianggap gagal menafsirkan UU

Baca Selengkapnya
Kemnaker Khawatir Gelombang PHK Besar dari Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Kemnaker Khawatir Gelombang PHK Besar dari Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Kebijakan yang bertujuan untuk mengatur industri tembakau ini dikritik karena dianggap akan berdampak luas dan menimbulkan efek domino

Baca Selengkapnya
Petani Tembakau Kritik PP Kesehatan: Aspirasi Kami Tak Diakomodir
Petani Tembakau Kritik PP Kesehatan: Aspirasi Kami Tak Diakomodir

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur menilai, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 mengalami cacat proses.

Baca Selengkapnya
DPR: Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Diskriminatif & Tak Sejalan dengan Konstitusi
DPR: Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Diskriminatif & Tak Sejalan dengan Konstitusi

Dampak ini terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri ini.

Baca Selengkapnya
Orang Dekat Prabowo Sebut Industri Manufaktur RI Jaya di Era Presiden Soeharto dan Jatuh di Tangan Presiden Megawati
Orang Dekat Prabowo Sebut Industri Manufaktur RI Jaya di Era Presiden Soeharto dan Jatuh di Tangan Presiden Megawati

Bambang mencatat, saat itu kontribusi sektor manufaktur mencapai 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Selengkapnya