Penerbitan Perppu AEOI di targetkan rampung Mei

Merdeka.com - Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antar negara akan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Pada saat itu, seluruh negara yang berkomitmen termasuk Indonesia secara resmi akan melakukan pertukaran informasi perpajakan antar negara.

Mentari Keuangan Sri Mulyani mengatakan jika Indonesia ingin ikut serta dalam AEOI harus segera merampungkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum implementasi pertukaran informasi otomatis ini harus selesai pada Mei 2017.

"Maka seluruh peraturan perundang-perundang harus selesai di Mei ini sebetulnya, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai akses informasi, untuk Indonesia berarti harus hilangkan bank secrecy atau kerahasiaan bank. semua negara yang ikuti AEOI sudah membuat peraturan perundang-undangan seperti itu," ujar Menkeu di kantornya, Jakarta, Rabu (22/3).

Kemudian jika Indonesia ingin ikut AEOI, harus ada sistem pelaporan yang diatur berbasis IT dengan sistem pelaporan yang sama, format, dan kontennya agar setiap negara yang bertukar informasi dianggap sama atau seimbang.

"Tentu saja ada common reporting dan IT system ada suatu sistem pelaporan yg sifatnya sama, formatnya mupun konten antar negara agar pertukaran info dianggap adil dan seimbang dan sama-sama bertanggung jawab," tuturnya.

Dia menambahkan Indonesia harus informasi sistem atau data base yang cukup standar sehingga data-data yang ditransfer itu dapat dijaga kerahasiaan dan managemennya. "Indonesia akan terus perbaikidari sisi seluruhnya termasuk common reporting system dan IT syestem agar bisa setara dengan AEOI,"

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menilai jika tidak mencapai standar, maka salah satu implikasinya adalah Indonesia tidak dapat ikut serta di AEOI. Ini artinya Indonesia tidak akan dapat infomasi dari luar, karena Indonesia tidak mampu mendapatkan informasi data perbankan.

"Ini adalah hal yang kita hindari karena berarti dari sisi Tax Amnesty saja sebagian dari aset yang dideklarasikan sepertiga dari luar negeri, kalau enggak mampu akses data dari WP yang letakan dana di luar maka Indonesia akan hadapi kesulitan yang serius upaya untuk memenuhi penerimaan pajak kita," pungkasnya.