Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penerimaan Migas di 2022 Ditargetkan Rp85,9 Triliun

Penerimaan Migas di 2022 Ditargetkan Rp85,9 Triliun Ilustrasi Migas. shutterstock.com

Merdeka.com - Badan Anggaran DPR-RI menyepakati tahun 2022 mendatang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp 85,9 triliun. Sedangkan untuk PNBP SDA Non Migas ditargetkan sebesar Rp 36,94 triliun.

"PNBP SDA minyak dan gas bumi (migas) dalam tahun 2022 sebesar Rp85.900,6 miliar," kata Anggota Banggar DPR dari Fraksi Golkar, Bobby A. Rizaldi Jakarta, Selasa (28/9).

Dia menjelaskan, PNBP SDA Migas ditargetkan Rp 64,56 triliun, dan PNBP SDA gas bumi sebesar Rp 21,33 triliun. Bobby menjelaskan target tersebut telah mempertimbangkan cost recovery sebesar USD 8,65 miliar.

Orang lain juga bertanya?

Sementara itu, PNBP SDA Non Migas bersumber dari PNBP SDA pertambangan mineral dan batubara, PNBP SDA Kehutanan, PNBP SDA Perikanan, dan PNBP SDA Panas Bumi. PNBP SDA pertambangan minerba ditargetkan sebesar Rp 28,01 triliun. Upaya pencapaian target dilakukan melalui penguatan pengawasan penerimaan negara, peningkatan koordinasi antar instansi, dan peningkatan penyuluhan dan kepatuhan.

Dalam hal ini, Panitia Kerja (Panja) Banggar meminta agar Pemerintah menyusun roadmap terkait kebijakan atas batubara. Mulai dari investasi, produksi hingga pemanfaatan hasil tambang batubara bagi industri dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan.

PNBP SDA Kehutanan ditargetkan sebesar Rp 4,85 triliun dengan upaya pencapaian target antara lain dengan penyempurnaan regulasi, optimalisasi produksi dan perbaikan harga, serta penguatan kerjasama dan perbaikan administrasi. Adapun beberapa catatan Panja kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang belum termanfaatkan dengan baik agar dipindah kelolakan sehingga lebih produktif.

Pemerintah juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola Perhutanan Sosial secara mandiri sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memaksimalkan potensi pariwisata dari sektor kehutanan, dalam rangka menjaga kelestarian alam dan memaksimalkan potensi PNBP dari pariwisata melalui kebijakan e-ticketing dan e-booking pariwisata.

PNBP SDA Perikanan ditargetkan sebesar Rp1,62 triliun. Upaya pencapaian target tersebut antara lain melalui perubahan kebijakan, peningkatan produksi perikanan tangkap antara lain melalui pemberantasan IUU Fishing, peningkatan kepatuhan atas pelaporan hasil tangkapan ikan, peningkatan pelayanan dan kapasitas SDM, serta peningkatan koordinasi antar instansi.

Sementara itu PNBP SDA Panas Bumi ditargetkan sebesar Rp 1,55 triliun. Upaya pencapaian dilakukan melalui perizinan di bidang Kehutanan dan di Pemerintah Daerah dan mempercepat pelelangan WKP. Lalu peningkatan efisiensi melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi, dan pemutakhiran data potensi.

Dalam hal ini Panja meminta agar Pemerintah meningkatkan nilai investasi pada pertambangan panas bumi untuk meningkatkan nilai PNBP Panas Bumi. Termasuk juga mendukung transisi energi menuju penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sesuai target yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya

BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau
Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau

Said menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kumpulkan Rp1.196,54 Triliun Penerimaan Pajak di Agustus 2024, Ini Rinciannya
Pemerintah Kumpulkan Rp1.196,54 Triliun Penerimaan Pajak di Agustus 2024, Ini Rinciannya

Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Rp1.517 Triliun Hingga Oktober 2024
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Rp1.517 Triliun Hingga Oktober 2024

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Belum Capai Target, Lifting Minyak di 2023 Tembus 605.500 BPOD
Belum Capai Target, Lifting Minyak di 2023 Tembus 605.500 BPOD

Dibandingkan tahun 2022, realisasi lifting minyak 2023 turun 1 persen.

Baca Selengkapnya
Kominfo Targetkan PNBP 2024 Capai Rp 25 Triliun
Kominfo Targetkan PNBP 2024 Capai Rp 25 Triliun

Realisasi PNBP yang dikelola Kementerian Kominfo cenderung meningkat dalam Tahun Anggaran 2021–2024.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Senang, Penerimaan Pajak Capai 80,78 Persen dari Target
Sri Mulyani Senang, Penerimaan Pajak Capai 80,78 Persen dari Target

Hingga September 2023, penerimaan pajak capai Rp1.387,78 Triliun.

Baca Selengkapnya
Negara Kumpulkan Pajak Rp1.523,7 Triliun Per Oktober, Sudah 95,78 Persen dari Target
Negara Kumpulkan Pajak Rp1.523,7 Triliun Per Oktober, Sudah 95,78 Persen dari Target

Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024

Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya