Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penerimaan pajak jatuh, pemerintah kencangkan ikat pinggang

Penerimaan pajak jatuh, pemerintah kencangkan ikat pinggang Gedung Kementerian Perekonomian. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemerintah akan melakukan pengencangan ikat pinggang demi mengantisipasi melesetnya target penerimaan pajak. Penerimaan negara dari pajak yang diprediksi hanya bisa mencapai 85 persen dari target Rp 1.295 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015.

Melesetnya realisasi penerimaan pajak dinilai berpotensi menimbulkan adanya pemangkasan belanja. Pemangkasan bisa melalui Kementerian Lembaga (K/L) atau dengan memotong belanja subsidi.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, meski penerimaan tidak memenuhi target dan akan memperlebar defisit, namun pemerintah memastikan tidak ada pemangkasan belanja. "(Pemangkasan belanja?) Tidak ada," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11).

Pemerintah, lanjutnya, akan mengevaluasi segala anggaran belanja K/L untuk memilah yang mana bisa dipangkas. "Belanja yang kita tahu bisa kita hemat, kita hemat, yang misalnya tidak efisien. Jadi bukan pemangkasan tapi penghematan," imbuhnya.

Askolani mencontohkan soal lelang. Menurutnya, bila lelang barang atau jasa tidak produktif, anggaran tidak perlu dihabiskan. Pemerintah mengapresiasi K/L yang mampu melakukan efisiensi seperti itu.

"Kalau ada K/L yang bisa hemat seperti itu harusnya diapresiasi," imbuhnya.

Askolani menyebutkan sampai dengan akhir tahun belanja negara akan terealisasi sampai dengan 90 persen dari pagu dalam APBN-Perubahan sebesar Rp 1.984 triliun. Meskipun sampai dengan per 30 September 2015 realisasi belanja baru mencapai Rp 1.248,9 triliun.

"Intinya kita lihat belanja itu masih di atas 90 persen, belanja negara," ucapnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Nambah Lagi Beban Hidup Para Pekerja
FOTO: Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Nambah Lagi Beban Hidup Para Pekerja

Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda

Pemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.

Baca Selengkapnya
Mengenal Frugal Living, Gerakan Hemat Lagi Viral untuk Lawan Kenaikan PPN 12 Persen Awal 2025
Mengenal Frugal Living, Gerakan Hemat Lagi Viral untuk Lawan Kenaikan PPN 12 Persen Awal 2025

Kebijakan ini memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Momen Jokowi Kecewa Berat Ke Kepala Daerah Soal ini, Kalimat Sampai Diulang 3 Kali
VIDEO: Momen Jokowi Kecewa Berat Ke Kepala Daerah Soal ini, Kalimat Sampai Diulang 3 Kali

Menurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Marah Tegur PNS Pemda Hobi Belanja Impor
VIDEO: Presiden Jokowi Marah Tegur PNS Pemda Hobi Belanja Impor "Boros Sekali Kita!"

Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Tarik Utang Rp132 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Tarik Utang Rp132 Triliun Hingga Mei 2024

Sri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Sentilan Maut Ustaz Dasad Latif ke Pemerintah: Jika Cari Duit Cuma dari Pajak, Rakyat Biasa juga Bisa Jadi Pejabat
Sentilan Maut Ustaz Dasad Latif ke Pemerintah: Jika Cari Duit Cuma dari Pajak, Rakyat Biasa juga Bisa Jadi Pejabat

Ustaz Dasad Latif sindir pemerintah mengenai wajib pajak yang dibebankan kepada rakyat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia

Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.

Baca Selengkapnya
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun

Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan

Baca Selengkapnya
Kelas Menengah Banyak yang Turun Kasta, Pemerintah Wajib Waspada
Kelas Menengah Banyak yang Turun Kasta, Pemerintah Wajib Waspada

Kebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.

Baca Selengkapnya