Penerimaan pajak jatuh, pemerintah kencangkan ikat pinggang
Merdeka.com - Pemerintah akan melakukan pengencangan ikat pinggang demi mengantisipasi melesetnya target penerimaan pajak. Penerimaan negara dari pajak yang diprediksi hanya bisa mencapai 85 persen dari target Rp 1.295 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015.
Melesetnya realisasi penerimaan pajak dinilai berpotensi menimbulkan adanya pemangkasan belanja. Pemangkasan bisa melalui Kementerian Lembaga (K/L) atau dengan memotong belanja subsidi.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, meski penerimaan tidak memenuhi target dan akan memperlebar defisit, namun pemerintah memastikan tidak ada pemangkasan belanja. "(Pemangkasan belanja?) Tidak ada," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11).
-
Bagaimana cara menghemat pengeluaran? Mengurangi biaya belanja bukan berarti mengurangi manfaat dari barang itu sendiri. Sebaliknya, dengan membeli barang dengan harga lebih tinggi, cenderung hemat. Sebab, produk dengan harga cukup tinggi memiliki usia pakai lebih panjang dibandingkan produk dengan harga murah. Akhirnya, Anda tidak perlu membeli produk yang serupa di setiap satu atau dua bulan sekali.
-
Bagaimana cara hemat saat membeli makanan? Belanja di supermarket grosir dapat menghemat banyak biaya.
-
Apa itu budgeting? Budgeting adalah proses merencanakan keuangan dengan bijaksana.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak? Dengan melakukan budgeting, seseorang atau entitas dapat menciptakan rencana
-
Bagaimana cara hemat di liburan? Salah satu strategi untuk liburan hemat adalah memanfaatkan berbagai diskon dan promo. Banyak platform perjalanan online menawarkan potongan harga untuk tiket pesawat, kereta, atau penginapan.
Pemerintah, lanjutnya, akan mengevaluasi segala anggaran belanja K/L untuk memilah yang mana bisa dipangkas. "Belanja yang kita tahu bisa kita hemat, kita hemat, yang misalnya tidak efisien. Jadi bukan pemangkasan tapi penghematan," imbuhnya.
Askolani mencontohkan soal lelang. Menurutnya, bila lelang barang atau jasa tidak produktif, anggaran tidak perlu dihabiskan. Pemerintah mengapresiasi K/L yang mampu melakukan efisiensi seperti itu.
"Kalau ada K/L yang bisa hemat seperti itu harusnya diapresiasi," imbuhnya.
Askolani menyebutkan sampai dengan akhir tahun belanja negara akan terealisasi sampai dengan 90 persen dari pagu dalam APBN-Perubahan sebesar Rp 1.984 triliun. Meskipun sampai dengan per 30 September 2015 realisasi belanja baru mencapai Rp 1.248,9 triliun.
"Intinya kita lihat belanja itu masih di atas 90 persen, belanja negara," ucapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca SelengkapnyaUstaz Dasad Latif sindir pemerintah mengenai wajib pajak yang dibebankan kepada rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaKebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.
Baca Selengkapnya