Penerimaan Pajak Semester I DJP Jateng II capai Rp4,89 T
Merdeka.com - Penerimaan pajak di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II pada semester I/2021 mencapai 39,20 persen atau sebesar Rp 4,890 triliun dari target Rp 12,474 triliun.
Penerimaan pajak ini terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp 2,699 triliun dengan kontribusi sebesar 55,2 persen dan pertumbuhan sebesar -9,14 persen. Kemudian PPN dan PPnBM sebesar Rp 2,049 triliun dengan kontribusi sebesar 41,9 persen dan pertumbuhan sebesar 10,79 persen.
Pajak lainnya Rp 142,299 miliar dengan kontribusi sebesar 2,9 persen dan pertumbuhan sebesar 60 persen. "Realisasi penerimaan pajak yang mencakup wilayah Soloraya serta Jateng bagian selatan ini mengalami pertumbuhan netto sebesar -0,41 persen," ujar Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo, Senin (26/7).
-
Bagaimana Jasa Raharja meningkatkan pendapatannya di tahun 2022? Di sisi pendapatan, Jasa Raharja berhasil menorehkan kinerja positif dengan catatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94 persen yakni Rp5,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp6,4 triliun di tahun 2022.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Mengapa Gunungkidul menargetkan PAD wisata Rp28,9 miliar? “Sementara target perolehan PAD wisata sebesar Rp28,9 miliar di 2023. Adapun target wisatawan sebanyak 4.117.190 orang,“ ujar Sukmono.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Di mana Jawa Timur mendapatkan insentif fiskal? Atas Keberhasilan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak mewakil Khofifah, dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023, di Istana Wapres Jakarta, Kamis(9/11).
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
Slamet mengatakan, pertumbuhan neto semester I yang secara agregat menunjukkan tren positif tersebut, masih belum diimbangi dengan pertumbuhan beberapa sektor usaha yang masih mengalami kontraksi negatif.
"Pertumbuhan beberapa sektor yang masih minus ini imbas pandemi Covid-19 yang secara langsung berdampak terhadap perekonomian dan insentif pajak di masa pandemi yang masih berlaku," katanya.
Dia menambahkan, secara sektoral, penerimaan masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 37,49 persen dari total realisasi penerimaan neto dan capaian pertumbuhan sebesar 2,48 persen.
Kemudian disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
Untuk fasilitas berupa insentif pajak sepanjang tahun 2020, dikatakannya, terdapat 18.859 permohonan insentif yang diajukan baik insentif PPh 21 DTP, PPh 22 Impor, PPh 25 dan PPh Final PP23.
"Total realisasi insentif yang diterima oleh wajib pajak adalah sebesar Rp 293,5 miliar dengan realisasi terbesar yaitu insentif PPh Pasal 25 sebesar Rp 140,489 miliar," jelasnya.
Selanjutnya
Sementara itu dari segi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2020, wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah sebanyak 690.487 SPT atau Capaian Rasio sebesar 77,58 persen dari target sebanyak 890.034 SPT.
"Jumlah ini meningkat sebesar 39.314 SPT atau 6 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020 yakni sebesar 651.173 SPT," katanya.
Sehubungan dengan semakin mewabahnya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM di Jawa dan Bali, pihaknya menerapkan kebijakan pengalihan layanan tatap muka. Layanan perpajakan di KPP dan KP2KP selanjutnya dilaksanakan secara daring.
"Dari 18 unit instansi vertikal yang ada di Kanwil DJP Jawa Tengah II, 12 diantaranya melakukan kebijakan pengalihan layanan tatap muka," pungkas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaRealisasi investasi semester I-2023 telah mencapai 48,5 persen dari target sebesar Rp1.400 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaTarget penerimaan tersebut lebih tinggi dibandingkan target penerimaan di tahun 2022 sebesar Rp138,06 triliun.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPenerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.
Baca SelengkapnyaUntuk penerimaan pajak kripto, penerimaan diperoleh dari Rp351,34 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaRealisasi investasi langsung pada kuartal II-2024 mencapai Rp428,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca Selengkapnya