Pengakuan akademisi Australia: Rugi putus hubungan dengan Indonesia

Merdeka.com - Sikap 'ngambek' Australia pada Indonesia usai eksekusi mati dua warga negaranya dinilai justru akan merugikan Negara Kanguru itu sendiri. Pelaksanaan eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia dua hari lalu mendapat reaksi penarikan Duta Besar (Dubes) Australia dari Jakarta dan desakan boikot terhadap Bali dan Indonesia.

Seperti dilansir Antara, hal ini menjadi salah satu topik kunci dalam sebuah forum diskusi kerja sama geo-politik dan perdagangan internasional yang digelar di Perth, Australia Barat, Jumat (1/5). Hadir dalam sesi yang dipandu oleh jurnalis kawakan harian 'The Australian' Paul Kelly itu tiga narasumber kompeten membahas ketegangan Indonesia-Australia di forum 'In The Zone 2015' yakni Stephen Smith (mantan menteri luar negeri dan Menteri Pertahanan Australia), Profesor Krishna Sen (peneliti politik dan media massa Indonesia) serta Gordon Flake (CEO Perth USAsia).

"Saya tidak percaya bila keputusan untuk mengeksekusi adalah sebuah serangan Indonesia terhadap Australia," ujar Stephen Smith yang juga menjabat sebagai Direktur Perth USAsia Centre.

Menurut pria yang juga akademisi berbasis di University of Western Australia (UWA) itu, Australia sebagai negara dengan populasi kecil harus mendekati negara-negara di kawasan seperti India, China, Indonesia, ASEAN, dan Afrika demi kepentingan ekonomi jangka panjang. Pasalnya, pada 2050, Indonesia akan menjadi negara dengan populasi terbanyak ke-4 di dunia, di bawah China, India, dan Amerika.

"Bila hubungan kita tidak bagus dengan Indonesia, maka kelak ketika Indonesia menjadi pasar terbesar ke-4 di dunia, Australia tidak akan memperoleh keuntungan seperti apa yang kita punya sekarang," kata dia.

Secara hukum, lanjut dia, penduduk Indonesia melihat ini adalah masalah yang jelas. Hukum di Indonesia memang mengancam mati para pengedar narkoba, sementara, di Australia hukuman mati baru dihapuskan pada 1985 dan resmi menjadi pandangan politik nasional di 1990-an.

Dalam sebuah wawancara pada 2012, Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott yang saat itu merupakan pemimpin partai oposisi, mengaku setuju dengan adanya hukuman mati terhadap pembunuh massal, meskipun dia dan partainya tidak berencana menghidupkan kembali hukuman mati di Australia. Tony Abbott saat itu berpandangan bahwa pembunuh berdarah dingin yang membunuh ratusan orang patut dihukum paling keras, yaitu hukuman mati.