Pengakuan miris pegawai Kertas Leces satu tahun tak digaji
Merdeka.com - Masalah utang di perusahaan BUMN ternyata tidak hanya terjadi di PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Kini muncul kisah memilukan yang menimpa PT Kertas Leces. Bahkan kondisinya disebut-sebut jauh lebih parah.
Sekjen Serikat Karyawan Kertas Leces Probolinggo, Muhammad Arham mengaku, gaji yang diterima karyawan masih di bawah upah minimum provinsi (UMP). yang lebih parah, sudah 12 bulan karyawan tidak digaji.
"Kami 12 bulan tidak digaji, gaji kami juga di bawah UMK. Selisihnya itu Rp 400.000. Di Probolinggo itu pada 2013 UMP Rp 1.098.000 padahal sudah puluhan tahun bekerja dan gaji kami di bawah Rp 800.000. Saat ini kami posisinya tidak di PHK tapi tidak digaji," ucap Arham dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/5).
-
Berapa gaji terendah polisi? Gaji terendah Polri terletak pada Bhayangkara Dua (Bharada), yang merupakan tingkat pangkat Polri pada golongan kepangkatan Tamtama.
-
Dimana guru honorer mendapat gaji terendah? Ada pula gaji guru honorer mendapatkan gaji di bawah Rp1 juta per bulan. Perbedaan gaji tersebut tergantung lokasi mengajar.
-
Siapa yang menerima kenaikan gaji di Kutim? Perlu diketahui, peningkatan gaji aparatur desa menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebab, aparatur desa memainkan peran vital dalam mengelola administrasi desa, menyediakan layanan dasar kepada masyarakat, dan memastikan program-program pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
-
Siapa yang mengalami penurunan gaji? Laporan tersebut menganalisis data dari lebih dari 10.000 karyawan startup dan melibatkan wawancara dengan 183 pemimpin serta pendiri startup di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Taiwan.
-
Provinsi mana yang punya UMP tertinggi di Jawa? Dengan adanya Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan sebesar Rp2.305.985, Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di antara provinsi-provinci lain di Pulau Jawa.
-
Gaji untuk anggota KPPS berapa? Gaji Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS Pilkada 2024* Gaji ketua KPPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 900.000 per bulan.* Gaji anggota KPPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 850.000 per bulan.* Gaji pengaman TPS/Satlinmas di Pilkada 2024 sebesar RP 650.000 per bulan.
Gerah dengan kondisi yang tak berangsur membaik, Arham dan beberapa karyawan menuntut kejelasan nasib mereka ke Menteri BUMN Dahlan Iskan. Namun kedatangannya dari Probolinggo hanya dilayani kepala humas Kementerian BUMN.
"Kami menuntut kepada negara bertanggung jawab kepada BUMN dan hak hak dasar kami selama ini ditelantarkan negara. Dahlan bertanggung jawab pada BUMN duafa ini tidak mempunyai kemampuan. Karena sekarang nasib kami menjadi kewajiban negara pemegang saham," tegasnya.
Kesal dengan perlakuan dari pemerintah pusat, Arham menyebut Dahlan Iskan tidak niat menyelamatkan Leces.
"Dahlan Iskan brengsek sekali, depan kami manis manis, belakang dia menghindar. Kami unjuk rasa dia tidak ada. Sekarang ini kami diminta bekerja tapi tidak dibayar. Ibaratnya kami dikurung tapi tidak diberi makan," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Iren Maulana mengaku belum menerima upah meski tugasnya telah selesai.
Baca SelengkapnyaPara hakim memasang pita merah putih di lengan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah terkait gaji.
Baca SelengkapnyaKenaikan UMP 2024 berlaku untuk pekerja formal dengan masa kerja di bawah 1 tahun.
Baca SelengkapnyaRumusan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan.
Baca SelengkapnyaSambil menahan air mata, seorang pegawai Indofarma mengungkapkan sepotong kue yang menjadi suguhan menjadi barang mewah bagi mereka.
Baca SelengkapnyaPetugas PPSU lainnya, Pipit Mulyaningsih menambahkan, Sekretaris Lurah kalau bicara selalu menyakitkan dan selalu berkata miskin ke PPSU.
Baca SelengkapnyaNasib para tenaga pendidik di sebuah SMK di Ende berikut ini pun menuai rasa keprihatinan.
Baca SelengkapnyaForum hakim Indonesia menggelar 'Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia' pada 7-11 Oktober 2024. Ini protes dari para hakim karena gaji tak naik 12 tahun
Baca SelengkapnyaPetugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Ancol mogok usai dihina Lurah Ancol.
Baca SelengkapnyaTemuan Rasamala Hijau dan Trend Asia mengungkap mirisnya hidup buruh di Proyek Strategis Nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah menetapkan UMK, untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal mengatakan, seharusnya kenaikan upah pegawai swasta lebih tinggi daripada pegawai negeri.
Baca Selengkapnya