Pengalihan dana bergulir ke LPDB KUMKM sudah mencapai Rp 894 miliar

Merdeka.com - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Braman Setyo menyebut, dari dana bergulir sebesar Rp 1,2 triliun yang sudah digulirkan Kementerian Koperasi dan UKM melalui beberapa program pada periode tahun 2000-2007, sekitar Rp 894 miliar sudah dialihkan koperasi ke rekening LPDB KUMKM.

Sebenarnya, total plafon dana bergulir program Kementerian Koperasi periode 2000-2007 sebesar Rp 3,2 triliun. Namun setelah dilakukan apraisal pada tahun 2009, didapatkan potensi dana yang dapat dikembalikan jumlahnya sebesar Rp 1,2 triliun.

"Dana bergulir ini sifatnya revolving dari APBN, makanya harus dikembalikan ke rekening LPDB KUMKM, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan219/2009 dan Kepmenkop UKM yang mengamanatkan pengalihan dana bergulir dari program kementerian ke LPDB KUMKM", kata Braman pada acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengalihan Dana Bergulir Tahun 2017, di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikutip dari keterangannya, Kamis (9/11).

Braman menambahkan, dana bergulir sebesar Rp 1,2 triliun itu berada di sekitar 419 koperasi di seluruh Indonesia. Untuk saat ini, pihaknya sudah melakukan program pengalihan rekening dana bergulir ini di enam provinsi. Di antaranya, Jambi, Yogyakarta, Jatim, Bali, Jabar, dan Lampung.

"Khusus di NTB saat ini, dari dana bergulir sebesar Rp 58,5 miliar periode 2000-2007 yang sudah dialihkan ke rekening LPDB KUMKM sebesar Rp 10,1 miliar. Target di acara hari ini sebesar Rp 4,3 miliar. Jadi, di NTB masih kurang Rp 5,7 miliar", papar Braman.

Braman pun menegaskan, pihaknya akan memberikan reward atau hadiah kepada koperasi yang sudah mengembalikan dana bergulir tersebut. "Yang sudah bisa mengembalikan, maka kami akan memberikan perhatian, bila minta dana bergulir lagi tentu kami akan berikan," ujar Braman. Sebab, bunga LPDB bisa dibilang yang paling murah dibanding lembaga keuangan lainnya, yaitu, 4,5 persen pertahun untuk sektor riil dan 6 persen pertahun untuk koperasi.

Sehubungan dengan aturan tersebut, BPK RI dalam setiap pemeriksaannya selalu memantau perkembangan proses pengalihan tersebut dan meminta penjelasan pelaksanaan jumlah dan realisasinya. "Karenanya, saya berharap, Rakor Pelaksanaan Pengalihan dana bergulir ini dapat menjadi wadah untuk melakukan validasi dana bergulir antara LPDB KUMKM, Deputi pelaksana program, dinas yang membidangi koperasi dan UKM dan perbankan pelaksana program yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama", jelas Braman lagi.

Kadiskop dan UKM Provinsi NTB, H Lalu Saswadi memaparkan, jumlah koperasi di NTB sebanyak 4.187 koperasi. Jumlah koperasi yang aktif sebanyak 2.472 atau 59 persen. Dari yang aktif, yang sudah RAT sekitar 65 persen. Sementara jumlah pelaku UMKM 648.343.

"Koperasi dan UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.420.711 tenaga kerja, ditambah yang bekerja di gerakan koperasi. Dengan jumlah tenaga kerja terserap tersebut, berarti peran serta KUMKM dalam menyerap tenaga kerja sebesar 30 persen dari jumlah penduduk NTB," papar Lalu.