Pengamat: Holding BUMN harus jelas jangan grasak-grusuk
Merdeka.com - Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi mengatakan pemerintah seharusnya sudah melakukan holding BUMN sejak lama. Sebab, langkah ini mampu memperkuat struktur permodalan, meningkatkan aset, dan efisiensi bisa dicapai perseroan.
"Saya kira permasalahan holding, kita sepakat holding energi keniscayaan harus dilakukan. Kalau dilakukan maka akan perkuat struktur modal, aset, dan efisiensi. Sehingga BUMN mampu bermain di pasar global secara kompetitif, tidak jago kandang," ujarnya di kantor Core Indonesia, Jakarta, Selasa (4/10).
Meski begitu, pemerintah juga harus hati-hati dalam melakukan holding BUMN. Sebab, langkah tersebut harus memiliki skema dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Mengapa AKHLAK penting bagi BUMN? 'AKHLAK lebih dari sebatas slogan, namun harus tertanam di keseharian secara konsisten, baik dalam pekerjaan maupun dalam lingkup yang lebih luas, dan penerapan nilai AKHLAK diharapkan dapat memfasilitasi transformasi sumber daya manusia di BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.' ujar Erick Thohir.
-
Apa inti pesan AKHLAK untuk BUMN? Melalui acara ini, BUMN berkomitmen nyata dalam memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong inovasi dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks di dunia bisnis.
"Holding harus jelas, tidak boleh grasak-grusuk. Jokowi memerintahkan holding semua BUMN, Rini (menteri BUMN) gerak cepat dan beri tugas, holding energi sudah dalam proses," tuturnya.
Dia mencontohkan holding energi antara PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang hingga saat ini tidak memiliki kejelasan. Sehingga, dia berharap agar holding BUMN di sektor lain akan lebih jelas dan terarah.
"Holding ini hanya simplifikasi (penyederhanaan), caplok PGN sebagai anak usaha Pertamina. Kalau benar begitu, hakikat holding salah tujuannya, sangat naif Rini Soemarno," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.
Baca Selengkapnya7 BUMN Karya Bakal Dilebur jadi 3 Kluster Perusahaan, Ini Sederet Hal Harus Diperhatikan
Baca SelengkapnyaErick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.
Baca SelengkapnyaDari 47 BUMN setelah holdingisasi, ada 7 BUMN yang kurang sehat.
Baca SelengkapnyaPengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca SelengkapnyaUntuk itu Ganjar tegas meminta agar BUMN tidak memiliki cucu usaha.
Baca SelengkapnyaTransformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca SelengkapnyaPengembangan dan pelaksanaan bisnis IDSurvey tersebut perlu berjalan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.
Baca SelengkapnyaSejak menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan berbagai pembenahan.
Baca SelengkapnyaKata Anies, pelayanan BUMN tidak serta merta menegasikan untuk mendapatkan keuntungan.
Baca SelengkapnyaPengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengatakan, Menteri BUMN pilihan Prabowo harus memenuhi sejumlah kriteria.
Baca Selengkapnya