Pengamat ini kritik cara pemerintah atasi kemiskinan di Indonesia
Merdeka.com - Pengamat Sosial dari Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi mengkritik cara pemerintah Jokowi-JK dalam mengatasi kemiskinan dalam negeri. Menurutnya, pemerintah selama ini hanya fokus pada faktor ekonomi saja. Padahal, sosial dan budaya seharusnya juga menjadi faktor pendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan itu sendiri.
"Pemerintah perlu memberi dukungan lebih dari kebijakan. Soal aspek ekonomi, program yang menyentuh masyarakat miskin tak selalu berjalan baik, memang faktor ekonomi memang harus," kata yogi kepada wartawan dalam diskusi Forum Berbagi info (FBI) di Jakarta, Senin (1/3).
Meski demikian, faktor budaya serta sosial bisa mempengaruhi efektivitas pengentasan kemiskinan. Dia mencontohkan, selama ini di berbagai survei membuat indikator masyarakat miskin dengan rokok, padahal aspek itu berlatar belakang sosial dan budaya.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
"Misal indikator kemiskinan di suatu kota, salah satu indikatornya adalah perokok. Ada survei masyarakat miskin katanya habis uang karena merokok. Ini karena budaya sosialnya merokok," tuturnya.
Selama ini, pemerintah hanya mengandalkan pengentasan kemiskinan melalui infrastruktur serta beberapa faktor strategis lainnya. Pemerintah Jokowi-JK melupakan cara pengentasan kemiskinan melalui faktor sosial dan budaya.
"Sebetulnya akselerasi menyelesaikan kemiskinan selalu dari infrastruktur dan lain lain. Padahal kalau lihat di Eropa, mereka masyarakat dilatih budaya mengentaskan prinsip personal sehingga lebih disiplin. Ke depan pemerintah harus pikirkan anggaran di aspek budaya," katanya. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia, Ester Jusuf, mengungkapkan, kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaRektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Zainur Wula mengatakan, kemandirian ekonomi salah satu tujuan fundamental yang harus dicapai
Baca SelengkapnyaGanjar menilai Bansos itu penting diberikan namun harus tetap sasaran.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca SelengkapnyaAnggota Banggar DPR, Muhammad Nasir Djamil menyinggung, soal kemiskinan di Indonesia
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca Selengkapnya