Pengamat: Negara maju saja masih investasi infrastruktur

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo terus menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan saat ini tidak hanya berhubungan dengan ekonomi saja, namun juga untuk menyatukan bangsa Indonesia.

Salah satu bukti bahwa Jokowi fokus membangun infrastruktur adalah alokasi dana APBN untuk infrastruktur yang terus naik tiap tahun. Pada tahun depan, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 409 triliun untuk sektor ini.

Pengamat ekonomi, Denni Puspa Purbasari mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang besar memang harus memiliki infrastruktur yang baik. "Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi besar memiliki infrastruktur yang baik. Untuk maju, untuk tumbuh butuh infrastruktur, bahkan negara maju itu masih investasi infrastruktur," katanya dalam sebuah diskusi,

Menurut Denni, bila dibandingkan dengan dengan negara lain, penyediaan infrastruktur Indonesia masih terbilang lebih rendah. "Indonesia masih di bawah Thailand dan Malaysia jika dibandingkan dengan rasio antara GDP Perkapita dengan infrastruktur."

Dalam pandangan Denni, karakter infrastruktur tipe Proyek Strategis Nasional berkarakter memang tidak bisa langsung memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi secara short time, tapi secara long time ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

Ketua Dewan Nasional KPA, Iwan Nurdin mengatakan, realitas pembangunan infrastruktur tidak hanya di kota besar, tapi juga sampai di desa-desa. "Bisa kita lihat, alokasi dana desa terserap untuk infrastruktur."

Namun demikian, menurut Iwan, pembangunan infrastruktur bukan tanpa masalah. Pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur seringkali menimbulkan konflik sosial.

"Masalah lainnya adalah tanah. Anggaran tanah untuk infrastruktur rendah, selain itu proses pengadaan tanah dalam proyek infrastruktur terlalu birokratis, akibatnya seringkali menimbulkan konflik sosial," imbuh Iwan.

Untuk itu, lanjut Iwan, perlu ada ada terobosan baru oleh pemerintah.

Selain itu, Iwan menambahkan, pembangunan infrastruktur masih kering secara imajinasi sosial. "Ini juga yang menyebabkan konflik sosial".

Sementara itu, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah mengarah kepada perbaikan. Akan tetapi, menurut Burhan, ada hal-hal yang perlu dan mendesak harus dilakukan pemerintah.

"Meskipun persepsi publik terhadap inflasi dan infrastruktur membaik, tetapi terdapat permasalahan yang perlu segera diselesaikan di antaranya lapangan kerja, jumlah orang miskin, yang meskipun terjadi penurunan, tetapi masih banyak", pungkas Burhan.