Pengamat: Pemerintah Jokowi tambah utang tapi produktivitas menurun

Merdeka.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan dana pinjaman utang dari Asia Development Bank (ADB). Menurut dia, pinjaman utang tersebut harus bisa digunakan untuk meningkatkan produktifitas.

"Sebenarnya utang itu bukan hal haram, utang itu boleh dengan catatan utang itu untuk produktif. Yang jadi persoalan dari rezim Pak Jokowi atau sebelumnya tidak ada perbedaan, dimana utang meningkat tapi produktifitas nasional menurun," ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu (14/2).

Enny mengatakan, pemerintah perlu memutar otak agar bisa menciptakan terobosan dalam memprioritaskan pinjaman utang guna meningkatkan produktifitas.

"Sekarang bisa tidak pemerintah memaparkan kepada rakyat bahea utang yang ditawarkan ADB itu akan digunakan untuk apa? Kalau misalnya BUMN yang menerima utang itu dan akan berdampak pada permintaan lapangan kerja segera tentu rakyat masih bisa menerima pak Jokowi meminjam hutang," kata Enny.

"Dengan catatan itu benar-benar transparan dananya digunakan untuk apa dan tidak ada dominasi kepentingan politik. Bukan semata beralasan pembangunan infrastruktur semata," tambah dia.

Untuk itu, lanjut Enny, pemerintah diminta fokus dalam penggunaan dana pinjaman dari luar negeri. Alasannya, Indonesia terus dibayangi maraknya ancaman gejolak ekonomi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Titik krusial utang itu bukan di besarannya, tapi bagaimana utang itu berdampak pada produktifitas nasional," pungkas dia.

Asian Development Bank (ADB) kembali memberikan pinjaman USD 10 miliar atau setara Rp 135 triliun hingga lima tahun ke depan. Kesepakatan tersebut didapat usai Presiden ADB Takehiko Nakao mengunjungi Presiden Joko Widodo di Istana Negara, hari ini.

Nakao mengatakan peningkatan pendanaan dari ADB untuk Indonesia merupakan bentuk dukungan untuk prioritas pembangunan pemerintah, terutama untuk infrastruktur fisik dan sosial.

"Selain pinjaman untuk proyek, ADB secara aktif memanfaatkan pinjaman berbasis kebijakan dan pinjaman berbasis hasil. Pinjaman berbasis hasil merupakan pembiayaan yang pencairannya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai dan bukan dengan biaya proyek yang telah dibelanjakan," ujar Nakao saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/2).

Nakao memuji keberhasilan pemerintah mengelola ekonomi pada tahun lalu yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah di 4 persen pada Desember 2015, defisit fiskal yang bertahan di 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan defisit transaksi berjalan yang menurun ke 2,5 persen PDB dari sebelumnya sebesar 3 persen pada 2014. Nakao memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3 persen pada 2016 dari 4,8 persen pada 2015.

"Di tengah gejolak keuangan dunia dan merosotnya harga komoditas, reformasi ekonomi di berbagai bidang di Indonesia telah meningkatkan keyakinan pasar," kata dia.

Tahun lalu, ADB memberikan dukungan pembiayaan sebesar USD 1,67 miliar atau setara Rp 22,5 triliun pada Indonesia termasuk di dalamnya adalah pinjaman program sebesar USD 400 juta untuk mengembangkan pasar keuangan dan inklusi keuangan.

Pinjaman program lainnya sebesar USD 400 juta untuk mengembangkan sektor energi dan pinjaman berbasis hasil perdana sebesar USD 600 juta untuk membantu peningkatan jaringan transmisi dan distribusi listrik di Sumatera.

Sedangkan tahun ini, pinjaman difokuskan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur pedesaan dan pengendalian banjir.

Untuk itu, Nakao menyambut baik inisiatif pemerintahan Jokowi untuk mempermudah pembiayaan infrastruktur, termasuk suntikan modal pemerintah bagi BUMN dan adanya jaminan pemerintah untuk pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.

"BUMN berperan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur desa yang diperlukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan juga dalam program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik," jelas dia.

Dalam pertemuan tersebut, Takehiko menyampaikan ADB akan meningkatkan dukungan pinjaman untuk Indonesia yang awalnya dari USD 740 Juta per tahun pada periode 2010-2014 menjadi USD 2 miliar per tahun atau USD 10 miliar pada 5 tahun ke depan.