Pengamat: Pengampunan pajak tak dilakukan, RI akan banyak utang

Merdeka.com - Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan, Rony Bako menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan RUU pengampunan pjak atau tax amnesty. Hal ini perlu dilakukan untuk menggenjot penerimaan negara dalam rangka membiayai pembangunan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, manfaat dari pengampunan pajak sangat banyak. Uang yang masuk dari tarif tebusan yang dibayarkan wajib pajak bisa menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Rony Bako, dana-dana dari hasil repatriasi sangat bermanfaat, salah satunya untuk menambah likuiditas di dalam negeri yang bisa berdampak pada penguatan nilai tukar Rupiah.

Indonesia, lanjut Rony Bako, sangat membutuhkan program pengampunan pajak guna menggenjot penerimaan negara. Dengan anjloknya harga minyak dunia dan rendahnya harga komoditas, saat ini hanya penerimaan dari pajak yang bisa diandalkan oleh pemerintah.

"Dengan harga minyak yang terus turun, kemudian harga komoditas semakin kritis, satu-satunya jalan ya dari pajak. Kalau pengampunan pajak tidak dilakukan, pemerintah akan semakin banyak menambah utang untuk menutupi defisit," kata Rony, di Jakarta, Rabu (17/2).

Berkaca dari tahun lalu, kata Rony, utang pemerintah membengkak karena sulitnya penerimaan negara, khususnya dari pajak. Pemerintah akhirnya berada dalam posisi dilematis untuk menahan belanja atau tidak.

Rony meyakini, program pengampunan pajak akan efektif menambah penerimaan negara. Sebab, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum melaporkan harta kekayaannya sebagai objek pajak. Apalagi, pemerintah juga telah mencantumkan skema repatriasi bagi WNI yang selama ini menyembunyikan uangnya di luar negeri.

"Jadi, daripada utang pemerintah semakin banyak, lebih baik penerimaan pajak dari program pengampunan pajak ini kita ambil," tambahnya.

Dilain hal, Rony menilai, program pengampunan pajak ini bisa mendongkrak jumlah wajib pajak orang pribadi. Saat ini, lanjutnya, jumlah orang pribadi yang memiliki NPWP hanya sekitar 10 juta jiwa, padahal potensi orang pribadi yang seharusnya memiliki NPWP mencapai 120 juta.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memperkirakan, tax amnesty jika dijalankan, bakal mengumpulkan tambahan penerimaan pajak. Jumlah ini memang belum bisa menutupi keseluruhan selisih target pajak 2016 dibandingkan realisasi 2015. Karenanya pemerintah diharapkan juga mengiringinya dengan perbaikan pengawasan, sehinga ke depan ada tambahan potensi pajak baru dan berdampak pada perbaikan rasio pajak atau tax ratio yang saat ini masih rendah.

"Dalam jangka panjang pemerintah harus fokus pada perluasan basis pajak. Kalau sistem manajemen dan pengawasan data bagus, ke depan akan ada kenaikan yang berkelanjutan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) akan masuk dalam program Prolegnas. Dalam UU ini nantinya juga akan diatur mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Ini baru diajukan untuk (UU) KUP, masuk prolegnas, sedang persiapan. Itu kan mesti ada naskah akademiknya, pembicaraan antar kementerian," ungkap Mardiasmo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2).

Menurutnya, pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak tidak hanya menyasar wajib pajak pemilik dana di luar negeri, akan tetapi juga di dalam negeri.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. "Tidak hanya di luar negeri, ini kan memberikan suatu kesempatan, opportunities bagi mereka-mereka yang sampai saat ini belum melaporkan wajib pajaknya, belum melaporkan penghasilannya dan sebagainya, dimungkinkan diadakannya dilaporkan semuanya, ada semacam pengampunan pajak," imbuh Mardiasmo.

Mardiasmo masih enggan menyebut waktu implementasi kebijakan tersebut lantaran pengajuan kebijakan pengampunan pajak baru masuk dalam prolegnas di DPR. (mdk/idr)