Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengamat: Penggusuran justru menambah kemiskinan rakyat kecil

Pengamat: Penggusuran justru menambah kemiskinan rakyat kecil Ilustrasi Penggusuran. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pengamat Tata Kota, Marco Kusumawijaya, mengatakan penggusuran yang dilakukan pemerintah dalam membebaskan lahan masih salah dan tidak sesuai prosedur. Menurutnya, penggusuran tersebut justru menyebabkan kemiskinan rakyat kecil makin meningkat.

Dia menjelaskan, sebelum melakukan penggusuran, pemerintah seharusnya bisa melihat surat-surat tanah yang dimiliki oleh rakyat, mulai dari hak girik sampai hak tanah milik. Mengingat, sebelum Indonesia merdeka, sudah banyak penduduk yang menempati tanah di Indonesia dengan hak yang berbeda-beda.

"Sudah jelas salah. Secara prosedur, karena pemerintah langsung pukul rata. Padahal di dalamnya ada hak yang berbeda-beda, hak perlakuan yang berbeda-beda, dan ganti rugi yang berbeda-beda," kata Marco di Institut Prancis di Indonesia (IFI), Jakarta, Jumat (20/5).

Orang lain juga bertanya?

"Katanya mereka pindah ke tempat yang lebih baik. Tapi tempat yang lebih baik apa? Bukan bangunan yang lebih bagus, tapi lokasi, tempat kerja, apakah sesuai kebutuhan. Dan rumah yang digusur adalah tabungan seumur hidup. Jadi menghancurkan begitu saja kampung-kampung yang ada berarti menghancurkan suatu aset masing-masing orang dan aset sosial," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah sebaiknya terlebih dulu berkonsultasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) jika mau mengambil lahan rakyat. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pendekatan kepada rakyat agar pengambilan lahan bisa dilakukan secara damai dan tidak ada yang dirugikan.

"Bahkan kalau mau menggusur orang yang betul-betul tidak memiliki hak di tanah itu seperti tidak pernah bayar PBB atau apa, pemerintah juga harus meminta izin kepada pengadilan untuk membuktikan bahwa pemerintah memerlukan tanah itu," imbuhnya.

Marco menuturkan, tanah negara tidak sama dengan tanah pemerintah. Berdasarkan falsafah dari perubahan UU agraria, pemerintah hanya salah satu pihak dan tanah negara itu memang boleh dipakai oleh rakyat.

"Sehingga kita punya aturan kalau Anda sudah tinggal disitu 20 tahun terus menerus Anda boleh meminta untuk tetap tinggal. Alternatifnya, kalau itu kumuh ya diperbaiki. Seperti nelayan yang dipindahkan ke Rawa Bebek dan letaknya jauh dari laut. Mereka tidak bisa begitu saja ganti pekerjaan," jelas Marco.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kisah Desa di Pesisir Karawang Hampir Hilang Ditelan Abrasi, Warga Pilih Tetap Bertahan
Kisah Desa di Pesisir Karawang Hampir Hilang Ditelan Abrasi, Warga Pilih Tetap Bertahan

Jalan setapak, bangunan sekolah sampai lapangan bola kini berubah menjadi lautan.

Baca Selengkapnya
Bakal Dibangun Bendungan, Sekolah dan Deretan Rumah Penduduk Ini Kosong Sampai Terbengkalai
Bakal Dibangun Bendungan, Sekolah dan Deretan Rumah Penduduk Ini Kosong Sampai Terbengkalai

Bangunan sekolah hingga deretan rumah-rumah warga kini terpaksa kosong hingga mulai termakan usia.

Baca Selengkapnya
BNPB Ungkap Alih Fungsi Hutan Memperparah Dampak Longsor di Bandung Barat
BNPB Ungkap Alih Fungsi Hutan Memperparah Dampak Longsor di Bandung Barat

“Maka dalam rencana jangka panjang kami merekomendasikan supaya masyarakat direlokasi ke tempat yang lebih aman," kata Abdul

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Kritik IKN: Masyarakat Indonesia Banyak yang Miskin, Masa Kita Buat Istana Megah
Timnas AMIN Kritik IKN: Masyarakat Indonesia Banyak yang Miskin, Masa Kita Buat Istana Megah

Sikap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kini diikuti tim kampanyenya.

Baca Selengkapnya
Buat Jalan Provinsi, Segini Ganti Rugi Lahan Warga di IKN Bikin Melongo
Buat Jalan Provinsi, Segini Ganti Rugi Lahan Warga di IKN Bikin Melongo

Rumah warga dibongkar dalam proyek pembangunan jalan provinsi di IKN.

Baca Selengkapnya
Kampung Apung Muara Baru, Potret Kemiskinan 'Ekstreme' di Pesisir Jakarta
Kampung Apung Muara Baru, Potret Kemiskinan 'Ekstreme' di Pesisir Jakarta

Sebetulnya ada wacana warganya akan di relokasi ke sebuah rusun yang nantinya bakal disiapkan oleh Pemprov.

Baca Selengkapnya
Gentrifikasi adalah Proses Transformasi Kelas Sosial, Ketahui Dampaknya
Gentrifikasi adalah Proses Transformasi Kelas Sosial, Ketahui Dampaknya

Merdeka.com merangkum informasi tentang apa itu gentrifikasi, contoh dan dampaknya yang perlu Anda ketahui.

Baca Selengkapnya
Dulunya Berjarak 1 Km dari Pantai, Desa di Pekalongan ini Kini Sudah Tenggelam oleh Air Laut
Dulunya Berjarak 1 Km dari Pantai, Desa di Pekalongan ini Kini Sudah Tenggelam oleh Air Laut

Air laut yang terus meninggi diduga merupakan dampak dari pembangunan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Suramnya Rumah Subsidi Jokowi yang Terbengkalai di Cikarang, Bangunan Rusak dan Dipenuhi Semak Belukar
FOTO: Suramnya Rumah Subsidi Jokowi yang Terbengkalai di Cikarang, Bangunan Rusak dan Dipenuhi Semak Belukar

Banyak rumah di kompleks tersebut sangat tidak terurus. Tak sedikit bangunan yang hancur karena tidak berpenghuni.

Baca Selengkapnya
Diduga Terdampak Pembangunan Tol Japek 2, Belasan Rumah Warga Bekasi Amblas
Diduga Terdampak Pembangunan Tol Japek 2, Belasan Rumah Warga Bekasi Amblas

Menurut Samid, belasan tempat tinggal dan rumah kontrakan milik warganya itu rusak parah karena dampak dari pembangunan Tol Japek 2.

Baca Selengkapnya
FOTO: Jejak Kehidupan di Pantai Muara Beting yang Tergerus Abrasi
FOTO: Jejak Kehidupan di Pantai Muara Beting yang Tergerus Abrasi

Sejak 1990-an, kawasan Pantai Muara Beting tergerus abrasi.

Baca Selengkapnya
FOTO: Potret Pilu Rumah-Rumah di Demak Terdampak Abrasi, Saksi Bisu Bahaya Perubahan Iklim
FOTO: Potret Pilu Rumah-Rumah di Demak Terdampak Abrasi, Saksi Bisu Bahaya Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah membuat Dusun Rejosari Senik, yang dahulu dihuni 225 kepala keluarga (KK), kini ditinggalkan penduduknya.

Baca Selengkapnya