Pengembangan Blok Masela tak berikan keuntungan untuk masyarakat
Merdeka.com - Mantan Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Aussie Gautama menilai rencana pengembangan Blok Masela, Maluku sama halnya dengan tambang emas di Papua yang dikelola PT Freeport Indonesia. Dua proyek tersebut tidak memberikan multiplier effect bagi masyarakat di sekitarnya.
"Multiplier effect ini bukan masalah onshore atau offshore. Kita lihat Freeport, tambangnya di tengah Irian, tapi makmur kah Irian? Kemudian di Bontang. Orang-orang di sekitar Bontang ketika diwawancara mengatakan di dalam situ makmur ada lapangan golf, tapi kita di sini miskin, kumuh, tidak ada listrik," ujar dia di Jakarta, Sabtu (2/1).
Menurut dia, pemerintah tampaknya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan pembangunan kilang di blok ini, mengingat besarnya potensi gas dan pengembangan industri turunannya.
-
Kenapa Smelter Freeport dibangun? Smelter yang dikerjakan Yoga ini menjadi bagian program hilirisasi hasil tambang yang digeber pemerintahan Jokowi.
-
Dimana smelter Freeport dibangun? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kenapa pertambangan minyak di Tamiang gagal? Alhasil, bisnis tersebut tidak berjalan baik karena Tamiang bukan wilayah yang cocok untuk pertambangan.
-
Bagaimana Smelter Freeport meningkatkan ekonomi? Sejak itu, ekspor nikel harus diolah dulu. Buktinya, pendapatan negara dari nikel melonjak.
-
Mengapa tambang emas tersebut belum berizin? Berdasarkan investigasi terhadap Karipto selaku Kepala Dusun 2, Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, diketahui bahwa area itu belum berizin meski telah beroperasi sejak tahun 2014.
Kendati demikian, dia berharap pemerintah tak perlu mengulur-ulur waktu untuk memutuskan pembangunan kilang di ladang gas abadi tersebut.
"Proyek ini sudah dibicarakan sejak 2008, studi sudah dilakukan berbagai pihak, sekarang tinggal eksekusi dan final decision di 2018 dan akan menghasilkan di 2024. Ini proyek senilai USD 30 miliar, dan akan memakan waktu 4 tahun," jelas dia.
Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan, pembangunan infrastruktur dalam upaya pengembangan Blok Masela akan memakai konsultan internasional untuk memilih dua skenario yaitu sistem kilang terapung di laut (offshore) atau di darat (onshore).
Diperkirakan biaya pengembangan lapangan untuk membangun kilang di darat akan lebih mahal jika dibandingkan laut. Jika dibangun di darat setidaknya membutuhkan investasi sebesar USD 19,3 miliar. Sedangkan jika dibangun di laut hanya membutuhkan USD 14,8 miliar.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perbaiki tata kelola sektor pertambangan dan meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal.
Baca SelengkapnyaPBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.
Baca SelengkapnyaMasalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.
Baca SelengkapnyaCawapres Mahfud MD secara mengejutkan menyatakan bahwa program food estate andalam pemerintah sebagai proyek gagal.
Baca SelengkapnyaHasil kerja sama itu pun membuat aktivitas penambangan makin masif hingga akhirnya membuat negara rugi hingga Rp300 triliun.
Baca SelengkapnyaBudi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca SelengkapnyaKebijakan hilirisasi di Indonesia tetap menarik bagi investor asing.
Baca SelengkapnyaMasuknya Pertamina menjadi bukti negara hadir untuk menjamin ketahanan energi nasional.
Baca SelengkapnyaProyek geothermal Poco Leok dikhawatirkan membayakan kesehatan warga serte merusak kelestarian lingkungan sekitar.
Baca SelengkapnyaIzin sudah dicabut sejak 12 September 2023 karena perusahaan tersebut melakukan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaPenolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat.
Baca SelengkapnyaNantinya tempat itu akan jadi area tambang karena di dalam tanah desa itu terkandung batu bara.
Baca Selengkapnya