Follow
Pengembangan Blok Masela Terhambat Pembebasan Lahan dan Insentif
Merdeka.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim menegaskan bahwa pengembangan proyek Blok Masela tetap dilakukan di darat alias onshore. Namun masih ada beberapa hal yang menghambat pengembangan proyek yang terletak di Laut Arafura, Papua tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, setelah pilpres usai, dirinya akan bertemu dengan Chairman Shell.
"Masela nggak ada masalah. Tetap di onshore. Nanti si Chairman Sheel ke Indonesia akan ke Indonesia. Dia akan ketemu saya," kata dia di Kantornya, Jakarta, Senin (8/4).
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Kenapa Kementan fokus di Merauke? Oleh karena itu, lanjut Mentan, wilayah Merauke dapat perhatian khusus dalam hal pertanaman dan pengelolaan air yang dinilai masih kurang maksimal.
-
Apa rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas? Rencananya untuk perluasan dan modernisasi pelabuhan. UEA sudah melihat peluang ini sejak lama. Setelah ini akan kami evaluasi dan memberikan rekomendasi agar benar-benar bergerak maju bersama Pemprov Jateng,' kata Abdulla.
-
Bagaimana upaya pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu? Dan akan terus ditingkatkan mengingat hal tersebut merupakan faktor utama untuk kemajuan Pulau Taliabu.
-
Dimana lokasi utama pengembangan Kementan di Merauke? Lebih lanjut ia menekankan pengembangan lahan pertanian di Merauke ini, akan dibangun secara maksimal melalui konsep modernisasi pertanian.
Deputi Kemenko Maritim bidang Infrastruktur, Ridwan Djamaluddin mengatakan saat ini terdapat dua isu yang menjadi bahan diskusi dan belum menemukan titik temu, yakni terkait lahan dan insentif.
"Kami adakan pertemuan dengan SKK Migas intinya kegiatan di darat tetap dilakukan. Yang masih diskusi antara kedua belah pihak pembebasan lahan 1.400 hektar sudah diproses di KLHK. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah mempercepat proses dari 3-4 tahun menjadi 1-2 tahun," jelas Ridwan.
Sementara mengenai insentif, kata Ridwan, pembahasan terutama terkait dengan pembagian split dalam skema bagi hasil gross split. "Yang kedua permintaan usul tambahan Insentif dan split," imbuhnya.
Ridwan mengatakan apabila dua isu tersebut bisa dibereskan maka proposal pengembangan atau plan of development (POD) akan bisa disepakati. "Diharapkan kalau semua berjalan lancar, POD akan segera dapat disepakati," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Proyek Abadi Blok Masela sempat terhenti akibat Pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.
Baca Selengkapnya
SKK Migas mencatat, ada sejumlah aspek yang membuat proyek Abadi Masela terhenti.
Baca Selengkapnya
Warga asli Pulau Rempang menolak keras relokasi dan penggusuran rumah yang sudah mereka tinggali.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menilai, pemerintah Jokowi tak serius menggarap sektor maritim.
Baca Selengkapnya
Belakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca Selengkapnya
Terjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca Selengkapnya
SKK Migas melaporkan, seluas 9 persen wilayah kerja minyak dan gas atau blok migas Warim yang berlokasi di Papua bersinggungan dengan Taman Nasional Lorentz.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menetapkan target produksi migas nasional sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 ribu MMscfd gas pada 2030.
Baca Selengkapnya
SKK Migas minta rencana pengembangan di Blok Masela oleh Pertamina rampung dalam satu bulan.
Baca Selengkapnya
Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tapi diharapkan juga semakin menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut pemerintah bukan membuka ekspor pasir laut, namun sedimen yang berwujud pasir.
Baca Selengkapnya