Pengemudi Ojol Pertanyakan Mekanisme Pencairan Bantuan dari Pemerintah

Merdeka.com - Pemeirntah menyiapkan berbagai macam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantalan sosial sebesar Rp24 triliun yang dibagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yakni Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat

Kemudian untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja/buruh yang bergaji maksimal Rp3,5 juta dan subsidi transportasi angkutan umum Rp2,17 triliun untuk sektor transportasi umum dan nelayan diatur oleh Pemerintah daerah (Pemda)

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pemda Pemda untuk menyisihkan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun untuk subsidi di sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan. Sektor transportasi akan diberikan untuk bantuan angkutan umum, ojek online dan nelayan.

"Saya sudah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan," kata Presiden dalam Konferensi Pers, Sabtu (3/9) lalu.

Namun demikian, mekanisme pembagian bantuan untuk pengemudi ojol pun belum diketahui. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengaku pihaknya memiliki data pengemudi ojol yang masih aktif hingga saat ini.

Dia menyebut data terakhir yakni sebanyak 6.000 pengemudi ojol yang dimiliki.

"Mengenai data untuk driver mana yang masih aktif akunnya pasti yang pegang data konkretnya dari perusahaan aplikator. Namun kami juga ada data keanggotaan tersendiri," jelas Igun kepada Merdeka.com, Jakarta, Kamis (8/9).

Igun pun belum mengetahui mekanisme pembagian bantuan dari Pemerintah Daerah dan juga belum ada informasi lanjutan mengenai hal itu.

"Untuk jadwal pembagian belum diberikan info lanjutan dari masing-masing daerah," terangnya.