Pengemudi taksi online keluhkan perusahaan aplikasi masih terapkan tarif murah

Merdeka.com - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek, yang merupakan payung hukum angkutan taksi dalam jaringan (online) berbasis aplikasi internet mulai berlaku sejak 1 November 2017 lalu.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 itu diterbitkan setelah melalui berbagai dialog publik di beberapa kota di Indonesia, seperti di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar untuk mendengar langsung respons masyarakat di berbagi daerah terkait dengan aturan taksi online ini.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berusaha berdiri di tengah dengan mengakomodasi semua pihak, mengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentingan nasional, dan juga kepentingan pengguna jasa dalam hal keselamatan, perlindungan konsumen, kesetaraan, dan kesempatan berusaha.

Namun demikian, peraturan tersebut dinilai belum cukup karena pemerintah belum mengatur perusahaan aplikasi online itu sendiri. Asosiasi Driver Online (ADO) menginginkan agar Menkominfo segera mendukung Permen 108 dengan mengeluarkan aturan untuk perusahaan aplikasi.

Menurutnya, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan aturan Permen 108, di lapangan masih banyak sekali aturan yang dilanggar oleh perusahaan aplikasi.

"Saat ini masih banyak perusahaan yang belum menerapkan aturan tarif batas bawah. Yang terjadi perusahaan tetap menetapkan tarif murah secara jor joran. Dengan berkedok promosi. Selain itu masih ada juga perusahaan aplikasi yang terus saja merekrut driver, padahal seharushya hal ini tidak lagi dilakukan," ucap Ketua Asosiasi Driver Online, Christiansen di Jakarta, Jumat (3/11).

Dalam pandangan Christiansen, begitu Permen 108 diberlakukan, Kominfo sebagai instansi yang memayungi perusahaan aplikasi jasa transportasi tersebut harusnya sudah siap dengan aturan yang mencakup pengawasan berikut sanksi-sanksinya. Hal lain kata Christiansen, masih belum adanya perlindungan terhadap pengemudi baik saat bekerja maupun terhadap sanksi yang diberikan perusahaan aplikasi sepihak.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo mengatakan dalam PM 108 diatur mengenai tarif batas atas dan batas bawah untuk taksi online. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen.

Dia menjelaskan, tarif dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah I yaitu Sumatera, Jawa, dan Bali, sementara di luar wilayah tersebut masuk wilayah II. Taruf tersebut mulai berlaku per 1 November 2017.

"Tarif itu hanya dibagi dua wilayah, wilayah satu untuk Sumatera Jawa Bali, tarf batas atasnya Rp 6.000 dan tarif bawah Rp 3.000, sementara wilayah dua di luar Sumatera Jawa Bali, Rp 6.500 batas atas, bawahnya Rp 3.700," katanya, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (27/10).

Sementara itu, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata menilai, penetapan tarif batas atas dan bawah itu masih cukup mahal. "Dari sisi kami tarif segitu terlalu tinggi. Harusnya biar lebih kepada mekanisme pasar, karena pada waktu-waktu tertentu tarifnya juga bisa lebih murah," katanya.

Pengamat transportasi, Djoko Setiawarno menegaskan, sebaiknya Kominfo segera menerapkan aturan untuk perusahaan aplikasi supaya benturan di lapangan dapat dieliminir. "Saya dengar di sebuah perusahaan aplikasi, driver dapat bonus setelah membawa penumpang yang kesekian. Tapi giliran yang terakhir,dia kesulitan mendapat penumpang. Kalau kayak gini, kan yang kasihan driver," papar dia.

Dia juga mengatakan bahwa publik jangan mudah tergiur tawaran untuk menjadi atau ikut bergabung pada usaha taksi online. Ketimbang nanti rugi hingga yang di dapat bukan untung yang diperoleh.

"Konsumen senang dapat angkutan murah, namun bagaimana pengemudi yang tidak memiliki uang cukup untuk menutup angsuran mobil tiap bulan. Karena sering dapat tarif promo yang sebenarnya merugikan pengemudi. Apalagi tidak audit teknologi aplikasi yang digunakan. Serta tidak ada institusi yang mengawasi aplikasi tersebut," tutupnya.