Follow
Pengenaan Bea Meterai Digital Tunggu Pengesahan Rancangan Undang-Undang
Merdeka.com - Kementerian Keuangan saat ini tengah mengkaji pengenaan bea pada dokumen digital berupa meterai digital. Kebijakan ini bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman, di mana banyak dokumen yang kini bersifat digital alias tidak menggunakan kertas lagi.
VP Jaringan dan Konsfila PT Pos Indonesia (Persero) Agung S Rahardjo mengungkapkan, pihaknya masih menunggu disahkannya regulasi yang mengatur soal pengenaan bea meterai digital tersebut sebelum bisa bertindak lebih lanjut.
"Sekarang kan belum ada undang-undangnya. Tapi kita sudah persiapkan jika nantinya itu akan berlaku," ujar Agung kepada rekan wartawan di Jakarta, seperti dikutip Kamis (25/7).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas kendala meterai elektronik? Namun dalam pelaksanaannya, terjadi kendala teknis dalam perihal pembelian dan pemanfaatan meterai elektronik yang tentunya menghambat proses penyelesaian pendaftaran para peserta seleksi CPNS.
-
Siapa yang menyatakan siap menunggu aturan dari pemerintah terkait kecepatan internet minimal 100 Mbps? VP Corporate Communication & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono mengatakan pihaknya secara infrastruktur sudah siap dan menunggu aturan yang ada dari pemerintah.
-
Apa solusi yang diberikan Menpan RB untuk masalah meterai? 'Kami terus berkoordinasi dengan masalah yang terjadi di lapangan dengan Badan Kepegawaian Negara dan PERURI. Salah satu opsi yang pemerintah ambil adalah dengan memperpanjang masa pendaftaran Seleksi CASN hingga 10 September 2024 pukul 23.59 WIB,' kata Anas dalam Jakarta, Kamis.
-
Bagaimana proses pengembangan Rupiah Digital? Setelah penerbitan White Paper, BI akan menempuh rangkaian pengembangan secara interatif dan bertahap. Tahapannya dimulai dengan menggalang pandangan publik terhadap desain Rupiah Digital.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Bagaimana Komisi XI DPR ingin kerja sama mata uang digital? Untuk itu, kami harapkan terjalin pertukaran informasi terkait hasil pengujian, modelling maupun simulasi. Sehingga, kita bisa saling mengetahui potensi dampak maupun risiko yang ditimbulkan dari penerbitan CBDC ini terhadap stabilitas keuangan, moneter, dan perekonomian kita,' terangnya.
Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu sedang menyiapkan teknologi terkait pembayaran meterai secara digital. Pengenaan bea meterai digital pada dokumen digital ini sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pembuatan aturan meterai digital ini juga telah disusun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai. Dalam RUU Bea Meterai ini nantinya akan ada variasi dari meterai digital, termasuk tata cara pembayaran meterai secara digital atau digital payment.
Adapun secara besaran rupiah, nominal bea meterai digital pada dokumen elektronik akan sama dengan dokumen kertas. Ini berarti, bea meterai digital juga akan ikut terkena perubahan bea meterai konvensional, yang kini tengah diusulkan menjadi satu harga dari Rp3.000 dan Rp6.000 per lembar menjadi Rp10.000 per lembar.
Lebih lanjut, Agung mengatakan, Pos Indonesia telah menyiapkan strategi bila aturan itu diberlakukan. Namun, dia belum mau berbicara lebih banyak terkait rencana tersebut. "Iya, kita sudah siapkan (strateginya). Tapi kita belum bisa sounding sekarang. Kalau UU-nya siap, kita bakal jalankan itu," ungkap dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengatakan, dirinya sudah membahas publisher rights sejak lama bersama para pemangku kepentingan
Baca Selengkapnya
Menkominfo Budi Arie Setiadi menjamin lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP segera terbentuk sebelum pergantian pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca Selengkapnya
Lolly mengaku belum ada komunikasi dari KPU ke Bawaslu terkait rencana perubahan Peraturan KPU (PKPU).
Baca Selengkapnya