Pengentasan kemiskinan era Jokowi dinilai lebih baik dari SBY

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik merilis kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), Angka ini berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Meski demikian, beberapa tokoh pun berasumsi kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Salah satunya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia.

Senior Officer International Forum on Indonesian Development (INFID), Hamong Santono menanggapi asumsi dari SBY. Menurutnya, program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah sudah efektif dalam mengatasi kemiskinan.

Bahkan jika dibandingkan, maka upaya penurunan angka kemiskinan di era Jokowi lebih baik dari pada era SBY.

"Apa yang disampaikan Pak SBY menjadi kurang tepat karena saat memimpin pemerintahan sebelumnya, ukuran kemiskinan yang digunakan sama dengan yang digunakan pemerintah saat ini. Bahkan saat itu menurunnya angka kemiskinan tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan," kata Hamong dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/8).

Menurutnya, meski pemerintah masih memiliki tantangan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua, namun Indonesia telah bergeser dari pertumbuhan yang tidak berkualitas menjadi pertumbuhan yang berkualitas.

Senada, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo yang mengatakan bahwa kinerja penurunan di zaman Jokowi memang lebih baik.

"SBY seharusnya ingat bahwa dirinya adalah salah satu Co-Chairs High Level Panel on Eminent Person (HLP-EP) Post 2015 Development Agenda yang melahirkan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs). Sangat disayangkan, SBY tidak menggunakan perspektif baru soal kemiskinan dan ketimpangan versi SDGs," jelas dia.

Meski demikian, Wahyu menegaskan perdebatan mengenai perkara kemiskinan seharusnya melampaui perdebatan yang bukan sekadar soal naik turunnya angka kemiskinan. Namun juga terhadap hal yang lebih substansial dari perkara kemiskinan dan ketimpangan.