Pengesahan APBN-P 2014 ditunda, DPR keluhkan subsidi BBM

Merdeka.com - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Airlangga Hartarto menilai penundaan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 masalah kecil. Dia memastikan hari ini, Rabu (18/6), beleid itu tetap akan disahkan oleh legislatif.

"Tidak apa-apa ditunda sebentar, toh harus selesai hari ini sebelum jam 12 malam, karena kan sesuai Undang-Undang dibatasi maksimal 30 hari (pembahasan APBN-P)," ujarnya di komplek DPR RI, Jakarta.

Politikus Fraksi Golongan Karya ini melihat tidak akan ada pengubahan dramatis naskah APBN-P pada detik-detik jelang pengesahan. Penundaan lebih karena ada lima kementerian/lembaga belum tuntas menyelesaikan mekanisme pemangkasan anggaran.

Alhasil, asumsi makro kesepakatan panitia kerja di Badan Anggaran dan Pemerintah akan tetap disepakati. Itu artinya pertumbuhan dipatok 5,0 persen - 6,0 persen, nilai tukar di level Rp 11.600 per USD, inflasi tahunan menjadi 5,3-7,3 persen, asumsi suku bunga 5,5-6 persen dan lifting 818.000 barel per hari.

Dibanding asumsi makro, ganjalan RAPBN-P lebih pada kengototan pemerintah mengorbankan anggaran kementerian atau lembaga untuk dipangkas Rp 43 triliun, dibanding mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak dan listrik.

"Sebetulnya yang menjadi keprihatinan adalah subsidi energi mencapai Rp 440 triliun. Ini dibandingkan total keseluruhan anggaran sangat besar sehingga langkah-langkah pengurangan volume BBM ini harus dijaga dibatasi ke volume maksimal 46 juta kiloliter dan langkah lain," kata Airlangga.

Masalah pemangkasan anggaran paling banyak terjadi dengan mitra kerja Komisi IX. Di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJS kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai Undang-Undang, APBN-P seharusnya disahkan paling lambat 30 hari selepas dibahas bersama pemerintah dan DPR. Artinya, hari ini adalah tenggat terakhir pengubahan anggaran supaya defisit kas negara tak melampaui 3 persen.

Selain itu, bila APBN 2014 tak direvisi, pemerintah akan mengalami persoalan ketersediaan anggaran pada Oktober mendatang. Sebagai solusi instan, pemerintah dan Banggar DPR sepakat menggeser kekurangan bayar (carry over) subsidi BBM untuk tahun ini, menjadi jatuh tempo 2015. Lewat langkah ini, pagu subsidi BBM 2014 menjadi Rp 246,5 triliun dari awalnya Rp 210,7 triliun dalam APBN 2014. Angka revisi itu lebih kecil dari usulan awal pemerintah senilai Rp 285 triliun.

Akan tetapi, nilai carry over mencapai Rp 46,3 triliun dan sudah pasti membebani anggaran pemerintahan baru nanti. Kebijakan ini sekaligus merugikan PT Pertamina yang tak mendapat pemasukan tunai sebagai hasil kerja mereka menjual BBM bersubsidi.

Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya Sadar Subagyo mengklaim sebetulnya tidak semua pihak sepakat dengan langkah carry over. "Masalahnya, tidak ada usaha serius membatasi subsidi. Itu saja," kata Sadar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat cari aman di akhir masa baktinya. Sehingga tidak diupayakan menaikkan harga premium dan solar, dengan alasan Mei lalu tarif listrik enam golongan pelanggan sudah naik. "Mau bagaimana lagi, pemerintahan Pak SBY sepertinya ingin khusnul khotimah," cetus Sadar (mdk/arr)