Penggabungan Batasan Produksi SKM dan SPM Cegah Kecurangan Pajak

Merdeka.com - Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ahsan mendorong penggabungan batasan produksi rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Kebijakan ini untuk mencegah penghindaran pajak dari pabrikan rokok asing,

Selain itu, penggabungan ini dilakukan untuk menekan tarif cukai yang dinilai tidak adil pada golongan rokok SKM.

Jika dirinci lebih lanjut, SKM memiliki golongan 1, 2A, dan 2B. Golongan 1 memproduksi tiga miliar batang dalam satu tahun ke atas. Golongan dua memproduksi di bawah tiga miliar batang.

"Jadi kalau ada perusahaan rokok A dan B, misalnya A produksi 3 miliar batang dan B memproduksi 2,99 miliar (selisih satu batang saja). Justru tarif cukai yang dibayar 2,99 miliar batang ini lebih sedikit dari pada yang 3 miliar batang. Padahal produksinya sama-sama menggunakan mesin," ujarnya.

Hal ini menyebabkan potensi negara dalam penerimaan cukai tidak maksimal hanya karena perbedaan jumlah produksi batang.

Kendati demikian, Abdillah melihat jika dilakukan penggabungan golongan tarif antara SKM dan SPM, negara akan memperoleh kenaikan pemasukan dari cukai rokok.

Terlebih, produksi menggunakan mesin tidak menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan kretek tangan. Seharusnya, pembayaran cukai dengan mesin harus lebih besar daripada cukai kretek tangan.

"Saya mendukung relaksi untuk kretek tangan. Jadi, SKM dan SPM digabungkan saja. Kalau mau relaksasi, harus serap tenaga kerja yang banyak untuk kretek tangan," ujarnya.

"Kalau mau membela buruh tembakau, hentikan produksi kretek mesin dan juga impor tembakau," tambahnya.

Pegiat Antikorupsi, Danang Widoyoko menilai pemerintah tidak konsisten, salah satunya terlihat dari perubahan PMK 146 Tahun 2017 yang direvisi menjadi PMK 156 Tahun 2018, di mana pemerintah menghentikan sementara rencana penyederhanaan golongan tarif cukai yang seharusnya dilakukan secara bertahap sampai tahun 2021. Sayangnya, tidak jelas sampai kapan penghentian sementara itu akan dilakukan.

Menurut dia, industri hasil tembakau (IHT) harus dipaksa untuk terbuka. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus dilibatkan untuk menentukan kebijakan cukai tersebut. "Harus terbuka jangan membawa kepentingannya masing-masing. Menurut saya prosesnya harus didorong agar lebih terbuka," tegasnya.

Dia mengatakan, aspek pencegahan terhadap peluang pabrikan untuk menghindari pajak juga harus melibatkan lembaga lain. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya kira ini aspek pencegahan penting oleh KPK. KPK perlu masuk untuk melakukan penghitungan alternatif untuk mengecek konsistensi regulasi dan memberikan masukan apalagi ada potensi kehilangan penerimaan negara yang cukup besar. Jadi saya kira ini bagian pencegahan KPK bisa turut memberikan masukan," tegas mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Reporter Magang: Rhandana Kamilia