Pengganti SBY punya PR kurangi kesenjangan kaya-miskin
Merdeka.com - Indeks rasio Gini di Indonesia tetap di kisaran 0,41. Artinya, kesenjangan warga kaya dan miskin tetap lebar. Isu ini seharusnya tetap jadi perhatian calon presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di kantornya, Jakarta, Kamis (2/1). Dia menilai, ada beberapa strategi pembangunan yang tetap harus dipertahankan meski pemerintahan berganti.
Pertama, kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar. Semisal jembatan, jalan, agar arus barang lancar. Pemerintahan baru nanti, juga tak boleh melupakan sanitasi dan penyediaan air bersih, karena lingkungan yang jorok, membuat masyarakat miskin keluar dana kesehatan besar.
-
Apa program Bantul untuk entaskan kemiskinan? Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berupaya mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran di daerah tersebut. Mereka melakukannya dengan mengadakan program kegiatan padat karya infrastruktur yang tahun ini menyasar di ratusan lokasi.
-
Bagaimana Banyuwangi melakukan penanganan kemiskinan? Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif.
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Apa yang menjadi fokus utama penanganan kemiskinan di Banyuwangi? 'Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,' kata Menko, didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Jumat (8/4).
-
Apa tugas utama Bappenas? Kementerian PPN/Bappenas pada dasarnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
"Isu kesenjangan ini memang sangat penting Satu adalah infrastruktur dan pelayanan dasar yang namanya dasar harus tuntas, dan harus bisa mencakup terutama kepada masyarakat miskin," kata Armida.
Kedua, pelayanan dasar sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Investasi ini termasuk jangka panjang karena bisa meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil maupun terdidik.
"Terutama dua itu, pendidikan dan kesehatan. Harus beres," ujarnya.
Strategi ketiga, kebijakan ekonomi harus menyentuh langsung penduduk miskin. Sehingga wujud lapangan kerja yang dibuka, sebisa mungkin berkaitan dengan sektor pertanian, termasuk perikanan atau peternakan. Demikian pula pendekatan pembukaan lapangan kerja di kawasan miskin perkotaan.
Program yang ideal, kata Armida, seperti pembangunan infrastruktur desa yang menjadi bagian paket kompensasi BBM senilai Rp 7,2 triliun.
"Makanya kebijakan yang bisa sekaligus itu modelnya seperti paket pembangunan infrastruktur dasar, dia bisa menyelesaikan persoalan sekaligus, karena memberi uang sekaligus memperbaiki infrastruktur," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui ada kelas menengah yang jatuh dalam jurang kemiskinan
Baca SelengkapnyaGanjar menilai Bansos itu penting diberikan namun harus tetap sasaran.
Baca SelengkapnyaGanjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaBudiman belum membeberkan jabatan kepala badan apa yang diberikan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.
Baca SelengkapnyaProgram bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca Selengkapnya