Follow
Pengguna tol kena pajak, Jokowi minta penerapannya ditunda
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen pada pengguna jalan tol di tunda. Sedianya, Kementerian Keuangan bakal menjalankan rencana itu di seluruh Indonesia pada 1 April 2015.
"Timingnya tidak tepat. Itu masih dihitung oleh Kemenkeu," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta, Rabu (4/3).
Kendati demikian, katanya, Jokowi pada prinsipnya setuju pengguna jalan tol dikenakan PPN 10 persen. Sebab itu bakal menambah penerimaan pajak negara.
-
Apa yang mau dijalankan Kementan di 2025? Ketua Marga Gebze di Kampung Urumb (Dusun Serapuh) Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Johanes Gebze mengajak masyarakat Papua Selatan untuk sama-sama mendukung penuh kegiatan cetak sawah yang akan dijalankan pemerintah di tahun 2025 mendatang.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Kapan program ini akan mulai dijalankan? Program ini menurut rencana mulai dijalankan pada Januari 2025.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Apa yang dilakukan KKP untuk tahun 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut pencanangan Tahun Tuna 2024 merupakan wujud komitmen KKP memperkuat daya saing komoditas tuna di pasar global dan domestik.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
"Presiden mengatakan nggak ada masalah sama pajak, cuma cari timingnya yang tepat saja," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menganggap lumrah pengenaan PPN pada jalan tol. Mengingat, pemerintah harus mengejar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.400 triliun.
"Pemberian PPN (di tol) itu biasa, dikenakan biasa kepada pengguna jalan."
Sekedar informasi, Saat ini ada sebanyak 26 ruas tol sepanjang 820 kilometer beroperasi di Indonesia. Dengan ruas tol sebanyak itu, potensi PPN bisa terhimpun sebesar Rp 500 miliar per tahun.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan operasi komersial LRT Jabodebek bakal mundur jadi 30 Agustus 2023.
Baca Selengkapnya
Ruas baru Tol Sukabumi, yakni Cigombong-Cibadak sudah diresmikan pada Jumat (4/8). Namun pantauan pada hari ini, Minggu (6/8) lintasan tersebut masih ditutup.
Baca Selengkapnya
Skemanya adalah one way (satu arah) dan contra flo (sistem lawan arah).
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca Selengkapnya
Kenaikan tarif kedua ruas tol tersebut bakal terjadi pasca HUT RI ke-78.
Baca Selengkapnya
Kenaikan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta ini baru berlaku pada 2025.
Baca Selengkapnya
Selain Tol Japek, Basuki juga menyebut ada banyak pengajuan penyesuaian tarif tol lain.
Baca Selengkapnya
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya
Kendaraan tampak masih bisa melaju dengan lancar melewati gerbang tol
Baca Selengkapnya
Beberapa proyek yang masih dalam proses kajian, seperti tol Puncak dan tol dari Kulonprogo menuju Cilacap, termasuk dalam kebijakan penghentian ini.
Baca Selengkapnya
Zulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Daerah termasuk di Provinsi DKI Jakarta akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor. Yuk simak!
Baca Selengkapnya